Hal tersebut disampaikan pada Diskusi Terbuka "KRISIS LISTRIK : 100 Hari Kinerja Kabinet Bidang Energi" yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) di Jakarta, Selasa.
Kurtubi menegaskan, buruknya kinerja DESDM karena kegagalan dalam mengelola manajemen energi nasional.
Menurutnya, penyebab kegagalan tersebut bersumber dari tidak singkronnya perencanaan pengelolaan kekayaan energi primer nasional dengan pengelola kelistrikan nasional yang dikelola oleh DESDM.
"Presiden harus segera mengambil langkah tegas terhadap DESDM karena departemen tersebut yang harus bertanggung jawab terhadap kasus listrik yang terjadi sekarang," tegasnya.
Kurtubi juga mempertanyakan kinerja Tim Renegosiasi Penjualan LNG Tangguh yang telah merugikan negara.
Menurut pantauanya, hingga saat ini belum ada pertanggungjawaban atau laporan hasil negoisasi tim tersebut.
Dirinya mengharapkan, perlunya perbaikan manajemen minyak dan gas nasional melalui penggantian UU No. 22/2001.
"UU tersebut sudah cacat hukum karena empat pasal telah diamputasi oleh Mahkamah Konstitusi," tegasnya.
Selain itu, dirinya juga merekomendasikan penggunaan nuklir dan energi geothermal untuk menopang kebutuhan listrik nasional.
Kurtubi menyimpulkan, kesalahan bukan pada PLN, namun reformasi internal PLN perlu dilakukan dalam manajemen pengelolaan kelistrikan nasional.
Diskusi terbuka tersebut dihadiri oleh Kurtubi (pengamat energi), Nur Yasin (Anggota FPKB), wartawan, dan beberapa anggota Fraksi PKB lainya. (*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
