"Belum kepada penggantian, kita sedang menyiapkan analisa manajemen secara menyeluruh sebagai bagian dari analisa-analisa yang lain," katanya lagi.
Mustafa menjelaskan, pemerintah sudah membentuk tim antar departemen dari Depkeu, Departemen Energi Sumberdaya Mineral dan Kementerian BUMN, untuk menilai dan mengevaluasi kinerja direksi PT PLN.
Selain mengevaluasi direksi, tim ini juga menggodok konsep menyeluruh peraturan yang diperlukan untuk memperlancar kesulitan listrik dan skema pembiayaan.
Sebaliknya, beberapa kabar menyebutkan pemerintah bakal mengganti Dirut PLN Fahmi Mochtar, dimana dua nama sudah masuk ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Fahmi.
Satu diantaranya dan sudah dipanggil Presiden adalah Dahlan Iskan, pemilik atau CEO Jawa Pos Group, sedangkan satu nama merupakan usulan dari DPR.
Dahlan disebut-sebut berpeluang besar menjadi pemimpin di perusahaan listrik milik negara itu.
Menanggapi rumor tersebut, Mustafa menyatakan belum bisa mengkonfirmasi.
"Kita lihat hasil analisa tim apakah memerlukan penyempurnaan manajemen, kita terbuka. Nanti pada saatnya akan saya sampaikan, sementara ini yang kami utamakan saat ini adalah pergantian Dirut Perum Bulog, dan sejumlah pejabat di PT Pertamina," tegas Mustafa.
Beredar rumor bahwa pemerintah bakal mencopot Fahmi Mochtar yang tengah mendapat sorotan luas masyarakat, sementara Ketua Serikat Pekerja PLN Achmad Daryoko berharap pemerintah tidak menganggap PLN sebagai komoditas politik.
"Kalaupun ada pergantian seharusnya diambil dari dalam perusahaan, yang mumpuni di bidang kelistrikan, sehingga tidak menimbulkan "conflict interest," ujar Daryoko.
Daryoko menyebutkan PLN akan menolak Dahlan karena dianggap tidak mempunyai kapasitas memimpin perusahaan sebesar PLN.
"Jika pemerintah tetap berkeras menempatkan dia (Dahlan Iskan) maka dipastikan akan terjadi gonjang-ganjing di internal perusahaan," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi C DPRD Jatim Kartika Hidayati secara khusus menyoroti kinerja PT Panca Wira Usaha (PWU), BUMD yang dipimpin Dahlan Iskan.
Kartika mengatakan bahwa PWU kurang serius menerapkan prinsip-prinsip manajerial bisnis secara optimal.
"Kami memberi kesempatan maksimal setahun untuk mengubah kinerja PT PWU. Jika tidak berhasil, mungkin dilakukan reposisi pengurusnya," kata Kartika.
Rendahnya kinerja PT PWU bisa dilihat dari minimnya kontribusi terhadap APBD Jawa Timur.
Pada 2008, perusahaan ini hanya menyetorkan dividen ke Pemda Propinsi Jawa Timur sekitar Rp2,77 miliar, padahal penyertaan modal pemda mencapai Rp94,03 miliar. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
