Menurut anggota Komisi VI DPR, Idris Laena, di Palopo, Sulawesi Selatan, Sabtu, anggaran pengembangan KUKM yang pada 2009 Rp1 triliun seharusnya tidak dikurangi tetapi justru ditambah karena kondisi sektor itu sampai sekarang belum sesuai dengan yang diharapkan.
"Kita akan dorong untuk ditingkatkan menjadi Rp2 triliun tahun 2011," katanya di sela-sela kunjungan bersama Meneg KUKM, Syarifuddin Hasan, di Sulsel.
Menurut Idris, kondisi KUKM masih jauh dari yang diharapkan. UKM yang sekarang jumlahnya sekitar 51,3 juta seharusnya bisa menjadi penggerak yang efektif bagi perekonomian nasional dan tidak sekedar bisa menyerap tenaga kerja baru.
Apabila KUKM kuat, pendapatan negara dari sektor pajak juga akan meningkat, selain bisa menciptakan lapangan kerja dan penggerak ekonomi rakyat di daerah- daerah, kata Idris.
Mereka sekarang masih mengalami kesulitan sumber pendanaan sehingga perlu bantuan pendaan lebih dari pemerintah untuk mendorong perkembangannya.
Senada dengan Idris, anggota Komisi XI yang membidangi anggaran, Andi S Timbo, mengatakan, masih banyak kelompok-kelompok KUKM yang masih membutuhkan bantuan dana untuk modal kerja.
Sampai sekarang, mereka sulit mendapatkan pendanaan dari bank karena tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi dan jaminan yang diminta bank.
Pengalaman tadi seperti yang dialami oleh pengusaha kecil di Palopo, permohonan kredit mereka tidak dikabulkan karena mereka tidak memiliki sertifikat tanah atau bangunan sebagaimana yang diminta bank, kata Andi S Tomo.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
