"Kalau yang meminta pihak berwenang seperti pengadilan atau kepolisian kita pasti berikan. Beberapa pihak seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) juga punya datanya, namun mereka takut melanggar hukum kalau memberikan data kepada pihak yang tidak berwenang," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad saat mengunjungi redaksi Kantor Berita Antara di Jakarta, Kamis.
Menurut Muliaman, meski BI juga memiliki data soal aliran dana dari Bank Century, tetapi mengenai kemampuan untuk menelurusinya sebenarnya lebih dikuasai oleh PPATK yang memang mengurusi hal itu.
"Aliran dana kita tidak terlalu tahu, PPATK punya itu dan bisa serta tahu betul angka dan nama (penerima) sampai beberapa lapis," katanya.
Dijelaskan Muliaman, dari data aliran dana yang dipegang BI tidak ada satupun nama penerima dana yang terkait tim sukses Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pilpres yang lalu seperti yang dilansir oleh sebuah LSM beberapa waktu ini.
"Kita kaget sekali ada info dana yang mengalir ke beberapa nama itu. Tidak ada itu. Saya tidak tahu mereka memakai data dari mana," katanya.
Dalam kesempatan itu Muliaman kembali menjelaskan mengenai kondisi sistem keuangan Indonesia pada saat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memutuskan untuk memberikan dana talangan kepada Bank Century sebesar Rp6,7 triliun pada Nopember 2008.
Dijelaskannya, pada saat itu krisis keuangan dunia tengah mencapai puncaknya, dan sistem keuangan Indonesia mulai terkena dampaknya dengan anjloknya nilai tukar rupiah, pasar modal yang dihentikan sementara (suspended) beberapa kali, harga surat utang negara (SUN) yang jatuh dan cadangan devisa yang drop menjadi 40 miliar dolar AS.
"Dalam situasi yang sangat panas itu muncullah kasus Century yang bisa dengan mudah membakar perekonomian nasional apabila bank itu tidak dibantu, karena dengan pedoman atau standar yang kita buat dampak apabila bank ini ditutup akan sangat merugikan perekonomian nasional," katanya.
Semua itu, lanjutnya berdasarkan penilaian teknis di lapangan dan keputusan yang profesional sesuai "protocol crisis management" (manajemen krisi protokol) yang dimiliki BI.
Situasi krisis saat itu, lanjut Muliaman, juga bisa tergambar dari tiga Perppu yang diajukan BI untuk mengantisipasi kondisi saat itu, yaitu Perppu peningkatan penjaminan nasabah perbankan dari Rp100 juta menjadi Rp2 miliar, Perppu pemberian akses likuiditas bagi bank-bank dan Perppu JPSK yang kemudian ditolak oleh DPR.
"Dua perppu keluar sebelum kasus Century, suasana krisis sudah diidentifikasi dengan pengajuan tiga Perppu itu," katanya.
Mengenai banyak keraguan beberapa pihak mengenai situasi krisis saat itu yang bisa berdampak sistemik apabila Bank Century ditutup, Muliaman mengatakan memang suasana saat itu sulit dijelaskan pada saat ini.
"Apalagi kalau kasusnya sudah jadi politis seperti sekarang ini," katanya. (*)
Pewarta:
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2009
