Salah satu pertimbangan membangun bandara ialah fungsinya sebagai transportasi bagi daerah, terutama yang memiliki potensi ekonomi dan sumber saya alam, katanya ketika ditanya saat melakukan kunjungan ke Provinis Jambi.
Ia mencontohkan, Provinsi Jambi sendiri memiliki bandara Sultan Thaha Saifudin (STS) yang kini dikelola oleh PT Angkasa Pura II, namun hingga kini belum mendapatkan keuntungan.
Di Jambi juga terdapat dua bandara lainnya yakni Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci dan Bandara Muara Bungo di Kabupaten Bungo yang kini sedang dalam tahap penyelesaian yang anggarannya dibantu APBN senilai Rp40 miliar.
"Meski tak memberikan keuntungan dan jarak antara bandara satu dengan lainnya berdekatan, tidak menjadi persoalan, sebab memang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan ekonomi daerah," katanya.
Memang ada bandara-bandara yang sifatnya komersil, artinya berupaya untuk mendapatkan keuntungan, tapi ada juga yang secara pripnsip memang dibutuhkan seperti Bandara Muara Bungo, karena daerah itu mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar.
Begitu juga dengan Bandara Depati Parbo di Kerinci tetap diizinkan untuk dibangun, karena Kerinci merupakan daerah yang memiliki potensi wisata cukup tinggi.
"Kalau transportasi udaranya lancar, tentu akan mendatangkan wisatawan dan menghasilkan PAD," ujarnya.
Di Sumatra, kata Muhidin, baru Bandara Polonia Medan yang sudah menghasilkan, sementara Bandara STS Jambi belum, namun ke depan keuntungan juga diperlukan.
Oleh karena itu, kata Muhidin, Komisi V DPR tetap mendukung pembangunan daerah, termasuk bandara dengan mempertimbangkan potensi daerah masing-masing. Jika daerah tersebut memiliki potensi yang luar biasa, tentu pusat akan mendukung upaya perkembangannya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
