Khartoum (ANTARA News/Reuters) - Parlemen Sudan, Selasa, mensahkan rancangan undang-undang yang lama ditunggu yang menetapkan persyaratan referendum kemerdekaan pada Januari 2011 bagi bagian selatan negara itu.

Menurut undang-undang itu, 60 persen dari pemilih Sudan selatan harus hadir memilih untuk membuat referendum itu sah. Sudan selatan akan memisahkan diri dari utara jika lebih dari separuh pemilih memilih kemerdekaan.

Namun Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) yang dominan di selatan melakukan walk-out sebelum pemungutan suara di parlemen, mengkritik salah satu pasal undang-undang itu yang membolehkan warga Sudan selatan yang tinggal di utara untuk mendaftar dan memilih.

Beberapa pengamat memperingatkan Sudan selatan dapat kembali dilanda perang jika ada pertanda Khartoum tidak melaksanakan referedum itu dan hal tersebut akan memiliki dampak yang menghancurkan pada negara itu, industri minyaknya dan stabilitas di wilayah itu.

"Pada akirnya, setelah perjalanan panjang, kami menyetujui undang-undang ini," kata ketua parlemen Ahmed Ibrahim al-Tahir yang adalah anggota Partai Kongres Nasional (NCP) yang mendominasi utara.

Setelah berbulan-bulan percekcokan, para pemimpin SPLM dan NCP menyetujui ketentuan undang-undang itu dalam serangkaian pertemuan hingga larut malam bulan ini.

Namun rasa tidak percaya yang mendalam antara utara dan selatan, dan banyak pemimpin selatan, yang akan lebih menyukai pemilihan berlangsung hanya di selatan, telah mengkritik perundangan itu.

"Apa yang terjadi hari ini merupakan kesalahan terbesar yang terjadi sejak ditandatanganinya Perjanjian Damai Komprehensif," pejabat senior SPLM Yasir Arman mengatakan.

"Bagaimana dapat parlemen menyetujui undang-undang untuk referendum bagi Sudan selatan tanpa partisipasi wakil-wakil dari Sudan selatan."

Sudan selatan menjamin referendum kemerdekaan, sebelum Januari 2011, sebagai bagian dari Perjanjian Damai Komprehensif 2005 yang mengakhiri dua dasawarsa perang saudara dengan utara yang telah menewaskan 2 juta orang.

Banyak orang selatan yang sakit hati karena bertahun-tahun pertumpahan darah, lebih menyukai kemerdekaan. Para pemimpin SPLM telah membuat komentar-komentar separatisme yang terbuka dan meningkat dalam beberapa bulan belakangan ini.

Pemisahan akan berarti Khartoum akan kehilangan kekuasaannya atas sebagian besar dari cadangan minyak negara itu, meskipun selatan yang terkurung daratan tergantung pada pipa utara untuk membawa minyaknya ke Pelabuhan Sudan di Laut Merah.

Bagian utara dan selatan Sudan terpisah karena perbedaan ideologi, etnik dan agama. Sudan utara sebagian besar penduduknya Msulim, sementara warga Sudan Selatan kebanyakan Kristen dan pengikut kepercayaan tradisional.(*)

Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009