"Kami sangat mendukung langkah Bupati Mamuju, Drs Suhardi Duka MM, yang menolak izin HPH perusahaan, kami menilai beliau mulai sadar bahwa hutan di Sulbar sudah rusak, dan tidak bisa lagi diekploitasi karena berdampak kepada masyarakat," kata aktivis LSM lembaga kajian isu starategis manakarra (Laksim) Muhammad Bakri di Mamuju, Minggu.
Menurut dia, langkah Bupati Mamuju yang menolak perusahaan besar yang memiliki HPH untuk melakukan ekploitasi hutan sangat luar biasa, dan sebuah kebijakan yang maju dan berpihak pada masyarakat yang selama ini menjadi korban, karena jarang terjadi pemerintah didaerah menolak perusahaan yang melakukan ekplotasi hutan.
"Memang jika kita membiarkan pemerintah ditingkat pusat, terus mengelurkan izin perusahaan HPH untuk perusahaan yang mengelola hutan diwilayah ini, maka dampaknya akan dirasakan karena ekosistem dihutan akan rusak dan menyebabkan banjir, dan pemerintah didaerah akan dikecam masyarakat karena membiarkan HPH masuk kedaerah ini," ujarnya.
Oleh karena itu kata dia, pihaknya juga akan tetap mengawasi dan melawan segala bentuk ekspolitasi hutan yang merusak hutan dari perusahaan HPH, dan akan menggalang dukungan masyarakat yang dapat terkena dampak langsung dari ekploitasi hasil hutan.
Sementara itu, Supriadi, aktivitas mahasiswa dari komunitas mahasiswa untuk pejuangan rakyat (Komkar), juga menyatakan, bahwa pernyataan Bupati Mamuju, yang menolak hutannya diekploitasi oleh perusahaan sangat didukung mahasiswa.
"Kami mahasiswa juga akan mengawal keinginan itu, dan bersiap untuk mendukung langkah Bupati Mamuju untuk menolak berbagai ekploitasi hutan oleh perusahaan besar yang memiliki HPH yang akan masuk kedaerah ini," katanya.
Ia mengatakan, hutan diwilayah Sulbar, sangat dibutuhkan kelestariannya karena hutan merupaka aset bagi generasi muda yang harus dimanfaatkan dengan baik, bukan bukan justru dirusak dan dampaknya dirasakan sendiri oleh masyarakat sekitar seperti banjir.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
