Jakarta (ANTARA News) - Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi berpendapat, tuntutan masyarakat agar Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mundur dari posisinya akan mengemuka jika para bawahannya tidak mampu menunjukkan kinerja memuaskan.

"Cepat atau lambat, tuntutan itu akan muncul apabila Polri ternyata tidak mampu menunjukkan prestasi menjawab berbagai tuntutan masyarakat saat ini," ujarnya di Jakarta, Selasa, menanggapi mutasi sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri untuk posisi-posisi yang strategis di Mabes Polri.

Sebelumnya diberitakan bahwa tiga perwira tinggi (pati) Mabes Polri akan dimutasi dan mendapatkan promosi jabatan baru, yakni Komjen Pol Yusuf Manggabarani menjadi Waka Polri, Irjen Pol Nanan Sukarna menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri dan Irjen Pol Edward Aritonang sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri.

Menurut Hendardi, Kapolri merupakan pihak yang paling bertanggungjawab apabila muncul risiko salah menempatkan perwira-perwiranya dalam promosi suatu jabatan.

Bagaimana pun, ia menambahkan, setiap mutasi dan promosi itu akan menjadi salah satu pertaruhan bagi seorang pemimpin, termasuk Kapolri.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa hal terpenting yang harus segera dilakukan Kapolri dan jajarannya adalah memperbaiki citra kepolisian yang saat ini sedang terpuruk dengan menjawab berbagai tuntutan publik atas kasus-kasus yang mengemuka beberapa waktu terakhir.

"Dalam konteks ini, sejumlah pati yang akan di promosikan itu harus dinilai apakah mereka mampu menjawab PR-PR yang diajukan masyarakat atau tidak," ujarnya seraya menambahkan ada waktu satu atau dua bulan kedepan untuk membuktikan kinerja Polri yang positif.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Trimedya Pandjaitan mengaku terkejut dengan adanya promosi Irjen Pol Nanan Sukarna untuk posisi Irwasum Polri tanpa memperhatikan rekam jejak bersangkutan.

"Dulu sewaktu mutasi dari Kapolda Sumut menjadi Kadiv Humas, itu masih bisa diterima. Tetapi dengan adanya promosi baru itu ya cukup surprise juga," ujar mantan ketua Komisi III itu.

Menurut Trimedya, kelalaian Nanan sewaktu menjabat Kapolda Sumut sehingga terjadi peristiwa yang menewaskan Ketua DPRD setempat saat unjuk rasa pemekaran wilayah Provinsi Tapanuli (Protap) seharusnya juga menjadi pertimbangan pimpinan Polri sebelum melakukan promosi lebih lanjut.

"Sebenarnya masih banyak pati yang cukup cemerlang yang juga pantas dipromosikan seperti Gories Mere dan Timur Pradopo (Kapolda Jabar). Tapi tentunya mutasi-mutasi itu sudah dihitung pimpinan Polri," ujarnya.

Senada dengan Trimedya, aktivis Indonesia Police Watch Neta Pane menyayangkan tampilnya pati yang bermasalah justru dipromosikan memegang jabatan sangat strategis.

"Ini kita sayangkan karena dapat mengurangi kepercayaan publik pada tubuh Polri," imbuhnya.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010