"Saya kira perlu ada semacam tim yang secara rutin menyelidiki atau mengawasi kondisi Lapas," kata Hendardi di Jakarta, Selasa.
Hendardi menuturkan tim khusus pengawas lapas itu harus bersifat permanen, berkelanjutan dan sering melakukan kunjungan mendadak untuk mengontrol kondisi Lapas yang sebenarnya.
Pengamat hukum itu menyatakan jika tim pengawas tidak mengontrol secara rutin dan berkelanjutan maka kondisi Lapas akan kembali semula dan berubah dengan menyediakan fasilitas mewah bagi sebagian narapidana.
Terkait dengan penyediaan fasilitas mewah lapas, Hendardi menjelaskan informasi itu sudah menjadi "rahasia" umum bagi masyarakat berdasarkan hasil inspeksi mendadak beberapa kali terdapat perlakuan khusus terhadap narapidana tertentu. "Artinya orang yang punya uang bisa memperoleh keistimewaan," ujarnya.
Kondisi itu menggambarkan perlakuan diskriminasi terhadap penghuni lapas, padahal koruptor maupun pelaku pencurian ayam memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjalani hukuman.
Lebih lanjut, Hendardi menegaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Patrialis Akbar harus bertindak tegas terhadap kepala lapas yang keliru menjalankan tugasnya dan memberikan penghargaan kepada pejabat yang berprestasi.
Pernyataan aktivis hukum itu berkaitan dengan temuan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tentang pemberian fasilitas mewah terhadap salah satu narapidana, pengusaha Artalyta Suryani alias Ayin di rumah tahanan wanita kelas II A Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Ayin memiliki ruang kerja khusus ,tvm kulkas, bahkan perlengkapan untuk karaoke serta tempat tidur bagus yang tidak dipunyai mayoritas penghuni lapas lainnya.
"Tanggung jawab utamanya pada Menkumham dan penyebabnya karena kurang kontrol," imbuh Hendardi mengatakan.(*)
Pewarta: Ardianus
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
