Menkopolhukam: Pungutan liar di sentra layanan publik jauh berkurang

Menkopolhukam: Pungutan liar di sentra layanan publik jauh berkurang

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, Jumat (7/8/2020). ANTARA/Syaiful Hakim/pri.

Jakarta (ANTARA) -
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pungutan liar pada sentra-sentra pelayanan publik saat ini jauh berkurang dibandingkan di masa lampau.
 
Menkopolhukam Mahfud MD dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan pengurangan itu karena banyak kemudahan dalam pelayanan publik. Terutama, pada pelayanan publik administrasi umum semisal pembuatan KTP elektronik, SIM, STNK, dan sebagainya.

Baca juga: Menko Polhukam akan aktifkan lagi tim pemburu koruptor
 
Kemudian, kemudahan yang didapat tersebut lanjut Mahfud berkat perkembangan teknologi informasi digital.
 
“Sekarang membuat KTP dapat secara online (melalui jaringan internet), mengurus SIM melalui pelayanan mobil keliling, mengambil uang melalui ATM dan mengirim uang melalui telepon seluler. Tidak perlu lagi antre berlama-lama seperti dahulu,” kata Mahfud.
 
Menurut Mahfud pungutan liar biasanya terjadi spontan semisal dalam satu sentra pelayanan publik orang sudah mengantre untuk mendapatkan layanan. Kemudian, ada orang datang dan dilayani lebih dulu karena memberikan uang.
 
“Ini namanya pungli. Kalau dilakukan dengan berembuk dulu itu termasuk suap atau korupsi,” kata dia lagi.
 
Pungutan liar biasa terjadi pada birokrasi yang lamban pada sentra-sentra pelayanan publik di berbagai institusi Pemerintah.

Baca juga: Mahfud MD tegaskan kesungguhan pemerintah tangani COVID-19
 
Karena itulah, menurut Mahfud Presiden Joko Widodo pada 2016 membentuk Satgas Saber Pungli untuk menertibkan birokrasi yang lamban dan memberantas pungutan liar di dalamnya.
 
Dalam setahun terakhir ini, Satgas Saber Pungli memfokuskan kegiatannya mengawal penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, hal ini dilakukan karena di lapangan masih ada pungli pada penyalurannya.
 
Menkopolhukam mencontohkan orang yang semestinya menerima bantuan Rp500 ribu, namun yang diterima hanya Rp300 ribu, demikian pula bermacam-macam potongan bantuan untuk guru dan tenaga perawat kesehatan.
 
Mahfud mengingatkan fokus perhatian tersebut tidak bersifat permanen, karena saat ini pemerintah juga berupaya menggerakkan kembali perekonomian. Upaya Pemerintah ini dilakukan di antaranya dengan menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha kecil dan menengah (UKM).
 
Terkait hal itu, Menkopolhukam meminta Satgas Saber Pungli mengawasi jangan sampai kegiatan UKM juga dipungli. Menko juga meminta fokus pengawasan pada sentra layanan pendidikan.
 
Sementara itu, Rakor Satgas Saber Pungli digelar, Jumat. Kegiatan dihadiri Kepala Satuan Tugas Saber Pungli Komjen Pol Agung Budi Maryoto, Sekretaris Brigjen Pol Agung Makbul, dan kelompok ahli.

Baca juga: Mahfud: Korupsi jangan sebatas diartikan merugikan keuangan negara
 
Selain itu juga diikuti Satuan Tugas Kelompok Intelijen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi Satgas Saber Pungli
 
Kasatgas Agung Budi menyatakan akan menindaklanjuti arahan Kemenkopolhukam dan masukan kelompok Ahli.
 
“Arahan dan masukan tersebut akan kami formulasikan dan implementasikan di lapangan,” katanya.
 
Sementara itu, Sekretaris Agung Makbul menyatakan akan mengintensifkan kegiatan tiga Kelompok Kerja Satgas Saber Pungli tersebut. Selain itu, pelayanan laporan masyarakat pada Satgas Saber Pungli juga akan lebih diperhatikan dan ditindaklanjuti.

Baca juga: Mahfud: Masyarakat lapor Satgas Saber Pungli jika temui pungli Bansos

Baca juga: Tim Ahli Satgas Saber Pungli minta masukan KPK soal modus suap

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Menko Polhukam: SPBE dapat meminimalisasi praktik korupsi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar