"Kami menilai pembangunan di seluruh wilayah oleh Pemerintah Aceh belum berjalan maksimal. karena itu Pemerintah Aceh harus serius dan melakukan evaluasi dalam mewujudkannya," kata Sekretaris umum FORPAS Juli Saidi di Banda Aceh, Ahad.
Pernyataan tersebut disampaikan terkait masih adanya sejumlah janji pemerintah provinsi yang belum terwujud dalam pemerataan pembangunan khususnya di wilayah pantai barat-selatan Aceh.
"Sampai saat ini pembangunan infrastruktur seperti badan jalan Banda Aceh-Aceh Selatan dan jalan lingkar di kabupaten Seumelue yang merupakan jalur perekonomian di daerah itu belum tuntas," katanya.
Selain itu, mereka juga meminta Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk dapat memberikan alokasi anggaran yang cukup dalam membangun seluruh daerah tertinggal yang tersebar di 23 kabupaten.
Pemerintah Aceh juga diminta melakukan evaluasi pembangunan di masa mendatang, sehingga program yang telah direncanakan tidak berjalan di atas kertas semata, tapi bisa terealisasi sesuai harapan.
"Kami yakin dengan adanya evaluasi terhadap setiap program pembangunan di seluruh daerah, upaya pemerataan akan terlaksana dan menghilangkan rasa diskriminasi," katanya.
Di pihak lain, mereka juga mendukung upaya pengelolaan dana otonomi khusus bagi kabupaten/kota dikelola sepenuhnya oleh daerah tingkat dua.
"Kami mendukung adanya pengelolaan secara penuh oleh Pemda tingkat dua, karena banyak pembangunan yang dilakukan dikerjakan Provinsi saat ini tidak berjalan maksimal," demikian Juli Saidi.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
