Menurut Jimly, dibandingkan dengan lembaga sejenis semasa Orde Baru yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA), posisi Wantimpres lebih dekat kepada Presiden karena melekat kepada Kepala Negara, bukan sebagai lembaga terpisah.
Sebelum dilantik, Jimly mengungkapkan, Wantimpres baru sudah bertemu dengan Presiden pada Minggu malam 24 Januari 2010 dan Presiden berharap Wantimpres dapat memberi masukan terhadap masalah-masalah mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Kalau memberi masukan yang bisa efektif itu hanya masalah cara, masalah seni menyampaikan. Saya yakin Wantimpres bisa," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Anggota Wantimpres lainnya, mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita, mengatakan sampai saat ini Wantimpres belum menerima rincian dan pembagian tugas, sebaliknya baru menyampaikan bahwa lembaga ini penting.
"Gambarannya adalah memberikan masukan untuk masalah-masalah mendasar bidang konstitusi, demokrasi, hubungan pusat daerah, internasional, dan lain-lain. Tapi secara rinci belum diberitahu," tutur Ginandjar.
Sedangkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari berjanji tetap kritis memberi saran dan pertimbangan kepada Presiden agar kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada rakyat.
Siti mengaku telah diberitahu akan menjabat Wantimpres sejak penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua oleh Menteri Sekretaris Negara kala itu Hatta Radjasa.
"Sebagai prajurit, saya mengatakan siap bertugas di mana saja kalau masih dipakai," ujarnya.
Presiden Yudhoyono, Senin, melantik sembilan anggota Wantimpres periode 2010-2014, yaitu Emil Salim, Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma`ruf Amin, Mantan Meneg Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta, Ginandjar Kartasasmita, Jimly Asshiddiqie, Hassan Wirajuda, M Ryaas Rasyid, Siti Fadilah Supari, dan Mantan Menko Polhukam Widodo AS.
Emil Salim dan Ma`ruf Amin menjabat Wantimpres untuk kedua kalinya.(*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
