"Karena hingga saat ini, kami di dewan belum memegang buku APBD 2010. Lalu bagaimana kami mau bekerja," kata Carolus Bolly kepada wartawan di Jayapura, Rabu.
Carolus menjelaskan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Papua sejak awal bulan Januari 2010 untuk meminta buku APBD tersebut, namun hingga kini belum ada jawaban resmi.
"DPRP periode ini sama sekali belum mengetahui isi dari buku APBD 2010 itu, sebab saat kami terpilih, APBD 2010 telah ditetapkan oleh anggota dewan periode lalu bersama pihak eksekutif," jelasnya.
Menurut Carolus Bolly, buku APBD Papua 2010 bagi DPRP umumnya dan khususnya komisi C, sangat penting dalam mengontrol peruntukan, pembiayaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana APBD.
"Ini bisa menjadi semacam ancaman melemahnya fungsi pengawasan DPRP terhadap APBD Provinsi Papua 2010, tentunya hal ini sangat disesalkan," katanya.
Masyarakat Papua sendiri, lanjut Carolus, saat ini sedang menunggu dan mengawasi hasil kerja para anggota dewan yang baru terpilih, apalagi dalam hal pengelolaan keuangan yang saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat.
"Jangan sampai hal ini menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat. Mari kita bekerja sama dalam membangun tanah Papua yang kita cintai ini, dengan bekerja dengan sungguh-sungguh," ujarnya.
"Sebagai mitra kerja yang sejajar, sepantasnya kalau kita saling mendukung dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing," katanya. (*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
