Ketua PPJ Aidil Fitra ketika dikonfirmasi di Jambi, Selasa, minta Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin segera merekomendasikan pencabutan izin PT WKS, petani juga menolak bermitra dengan perusahaan itu dan tetap konsisten dengan tuntutan awal.
Ia mengatakan, petani minta agar perusahaan pengelola HTI itu segera mengembalikan lahan petani yang telah digusur seluas 41.000 hektare.
"Lahan ini sudah ditempati petani dan masyarakat atas tanah adat hak ulayat yang sudah ada. Sejak dan sebelum perusahaan itu datang ke Provinsi Jambi tidak pernah kami mitrakan ataupun kami serahkan kepada perusahaan," kata Aidil.
PPJ menuding surat Menhut RI nomor S.292/Menhut-VI/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang tindak lanjut hasil rembug tani dari 10 pernyataan Gubernur Jambi tidak menyelesaikan persoalan pokok.
Anggota PPJ yang memiliki perkampungan, perladangan, tegalan dan lahan pertanian lainnya berada di dalam areal konsensi HTI PT WKS dipaksa melakukan kemitraan dengan PT WKS.
"Sudah jelas kami menolak bermitra dengan perusahaan itu, kami menginginkan lahan kami kembali," tegasnya.
Dalam surat Menhut tersebut ada pernyataan Gubernur Jambi yang menyebutkan areal yang masih menjadi sengketa seluas 41.000 hektare di dalam kawasan PT WKS penyelesaiannya dimungkinkan hanya dengan kemitraan.
Menurut Aidil, untuk merealisasikan hal tersebut, massa PPJ yang terdiri dari sekitar 300 orang telah menyampaikan tuntutannya ke DPRD Provinsi Jambi pada Rabu (27/1) dan Kejaksaaan Tingi Jambi.
Aidil juga menilai, keberadaan perusahaan itu tidak layak lagi diakomodir oleh pemerintahan di Jambi, sebab yang dirasakan petani penderitaan yang berkepanjangan.
Salah seorang petani perwakilan PPJ dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Asmajaib menjelaskan, sejak tahun 1999 hingga kini sudah banyak hutan yang dirambah oleh PT WKS dan perusahaan tersebut tidak pernah memberikan kontribusi kepada penduduk desa.
"Sampai sekarang WKS hanya membangun masjid kecil, itupun tidak sampai selesai. Jadi perusahaan itu tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi masyarakat," tegasnya.
Oleh karena itu, petani yang tergabung dalam PPJ minta Kementrian Kehutanan mencabut izin pengelolaan HTI perusahaan tersebut.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
