"Jika benar terjadi, maka langkah yang harus diambil adalah menunda Pilkada serentak menjadi tahun 2011, dan kepala daerah yang habis masa jabatannya tetap berakhir sesuai dengan periodisasinya," ujarnya di Jakarta, Kamis.
Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah bisa diangkat pejabat sementara (pjs) kepala daerah dari PNS yang memenuhi syarat.
"Dan harus ditegaskan bahwa dia tidak boleh menjadi calon dalam Pilkada," tandasnya.
Ferry menilai, banyak catatan yang mengiringi pelaksanaan pilkada, mulai dari pembentukan panitia pengawas pemilu (panwaslu), tidak siapnya anggaran, sampai pemikiran untuk "mengembalikan" pilkada melalui pemilihan di DPRD, khususnya pilkada provinsi.
Ferry melihat ada beberapa hal yang mesti mendapat perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk KPU provinsi, kabupaten dan kota.
Dia mengaku heran dengan tidak tercukupinya anggaran Pilkada, padahal Undang-undang sangat mengaturnya dari sumber APBD.
"Sehingga tidaklah mungkin hal tersebut belum dianggarkan dalam APBD 2010," tanyanya heran.
Ferry menyebut masalah itu sebagai keteledoran dan mendesak kepala daerah yang teledor menganggarkan itu dikenai sanksi tidak boleh menjadi calon dalam pilkada di daerah tersebut.(*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
