Dalam pidatonya pada peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis, Presiden secara khusus mengomentari rencana aksi unjuk rasa berkaitan dengan program 100 hari pertama pemerintah.
"Saya tahu di Jakarta ada unjuk rasa, protes, gerakan-gerakan. Itu biasa dalam alam demokrasi. Kita dengar kritiknya, apa yang disampaikan," ujar Presiden.
Kepala Negara meminta unjuk rasa dilakukan secara tertib dan damai, serta segala protes dan kritik disampaikan secara santun sesuai dengan nilai budaya dan bangsa.
"Jangan merusak, jangan membakar, jangan menduduki paksa. Kalau itu terjadi, Jakarta bisa kembali seperti pada 1998, negara mundur, rakyat susah, ekonomi lumpuh. Apa harus begitu?" tuturnya.
Presiden mempersilakan para pengunjukrasa untuk mengkritik pemerintah, mulaidari dirinya sebagai kepala negara, menteri, gubernur, bupati dan walikota apabila kritik itu ditujukan untuk perbaikan dan mencari solusi.
Ia juga meminta agar masyarakat memahami apa yang dimaksud dengan program 100 hari untuk menghindarkan kegaduhan yang tidak perlu dari rencana aksi unjuk rasa tersebut.
"Ini luar biasa gaduhnya kita. Program 100 hari kalau jadi tangga lagu-lagu `tophits` sekarang, mulai dari televisi, media cetak, warung kopi, semua bicara 100 hari dengan keyakinan masing-masing," ujarnya.
Presiden meminta agar jangan ada pihak yang hanya mengecam tanpa niat mengkritik untuk perbaikan, apalagi yang hanya bertujuan menurunkan presiden dan wakil presiden hanya karena dalam 100 hari pertama dinilai belum menyejahterakan rakyat.
Kepala Negara mengingatkan program 100 hari bukanlah sesuatu yang luar biasa, namun hanya bagian kecil atau langkah awal dari kerja pemerintah selama lima tahun ke depan.
Program 100 hari dimaksudkan untuk memberi arah bagi kerja pemerintah selama lima tahun mendatang, yang terdiri atas 15 program prioritas dari total 45 program serta 129 rencana aksi.
Apabila ada pihak ingin mengkritik, Presiden meminta, agar kritik tersebut relevan dengan program 100 hari yang dirancang pemerintah tersebut.(*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
