Palangkaraya (ANTARA News) - Pemberian tax holiday (pembebasan pajak sementara) kepada investor harus didasarkan pada perhitungan matang dan bukan semata dipicu persaingan dengan negara lain, kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan.

"Selama ini desakan tax holiday kan hanya karena negara lain seperti Vietnam, China, dan lainnya juga dikasih. Kita harus mampu lebih dari itu," kata Gita Wirjawan di Palangkaraya, Jumat.

Gita Wirjawan menyampaikan itu dalam dialog dengan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang dan jajaran pemerintah daerah se-Kalteng terkait upaya peningkatan investasi daerah.

Menurut Gita, wacana pemberian tax holiday yang telah berkembang selama beberapa tahun terakhir selalu berbenturan dengan paradigma pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan pajak.

Paradigma semacam itu, lanjutnya, harus segera dirubah bila ingin menarik minat investor untuk lebih besar menanamkan modalnya.

Oleh karena itu, BKPM bersama Kementerian Keuangan berencana menyusun perhitungan lebih matang untuk mengetahui keuntungan yang didapat pemerintah dari pemberian tax holiday.

"Kami mencoba untuk mengkuantifikasi kalau pemrintah harus memberikan tax holiday itu akan mampu mendatangkan investasi sebesar sekian, dengan pendapatan sekian, dan keuntungannya berapa," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Gita juga menyoroti kelemahan pengelolaan investasi di daerah yang selama ini hanya bermain di sektor hulu, sedangkan sektor hilir yang mendatangkan nilai tambah jauh lebih banyak diabaikan.

"Pengalaman saya berkeliling daerah, hampir semua provinsi kurang memperhatikan ini. Padahal nilai tambah dari yang dihasilkan bila ikut mengolah akan sampai 15 hingga 40 kali lipat," jelasnya.

Hampir semua daerah dinilainya hanya fokus pada upaya mengeruk sumber daya alam sementara untuk pengolahannya menjadi komoditas yang lebih bernilai jual selalu dilarikan ke negara lain.

(*)

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010