Jakarta (ANTARA News) - Mantan Presiden RI ketiga Prof BJ Habibie mengatakan bahwa pemerintah perlu memberikan insentif pajak untuk meningkatkan riset dan teknologi dalam mendorong pengembangan produk baru di Indonesia.

"Anggaran riset dan teknologi perlu segera ditingkatkan dan perusahaan-perusahaan yang mengembangkan produk baru dan melaksanakan riset perlu diberi insentif perpajakan," kata Habibie dalam pidatonya ketika dianugrahi doktor honoris causa oleh Universitas Indonesia (UI) akhir pekan ini.

Selain itu, lanjutnya, perusahaan yang mengembangkan produk baru dan mengembangkan riset perlu mendapat pembinaan untuk bekerjasama dengan lembaga riset pemerintah maupun swasta milik nasional, multinasional atau asing yang ada.

Bagi Indonesia, kata Habibie, insentif perpajakan dan pembinaan kerjasama tersebut diperlukan karena masih terbatasnya anggaran dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kendala tersedianya peneliti.

Dia juga mengatakan teknologi tepat guna harus ditransfer atau dikembangkan melalui kerjasama dengan mitra luar negeri yang saling menguntungkan.

Habibie menegaskan, apabila kerjasama tidak bisa terlaksana, sementara disipli ilmu dan teknologi sangat dibutuhkan untuk mengembangkan produk pasar domestik, maka riset disiplin ilmu dasar, ilmu terapan dan teknologi tersebut harus dilaksanakan sendiri.

Dia juga mengatakan bahwa pendidikan adalah syarat awal yang harus dipenuhi, namun belum mencukupi untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang handal.

"Kita memerlukan dua faktor lain, yaitu adanya pelaksanaan pengembangan riset dan teknologi yang berkesinambungan, serta tersedianya lapangan kerja," katanya.

Untuk itu, kata Habibie, tiga pola strategi berorientasi kebutuhan pasar domestik dan internasional harus secara simultan dilaksanakan, yaitu pertama pendidikan, kedua pelaksanaan riset dan teknologi, ketiga penyediaan lapangan kerja.

Habibie menjelaskan bahwa pasar domestik adalah satu-satunya penggerak utama pendidikan, pelaksanaan riset dan teknologi serta penyediaan lapangan kerja.

"Oleh karena itu wajar dan bijak jika pasar domestik diamankan untuk membina produk dalam negeri baik perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) maupun perangkat pemikiran (brainware) dengan memperhatikan segala kendala yang ada, baik dari internasional, bilateral maupun nasional," katanya.

Hanya melalui lapangan kerja sajalah pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan berkembang, pemerataan keadilan, pemerataan kesejahteraan dan pemerataan ketenteraman dapat terjadi dan terjamin, tambahnya.
(*)

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010