"Untuk pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan terutama di daerah-daerah, anggaran yang direncanakan adalah Rp270 triliun," ujarnya dalam jawaban tertulis untuk Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Menurut dia, pemerintah juga telah membuat kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari tiga kluster, yaitu program untuk memberikan perlindungan dan bantuan sosial kepada rumah tangga dan masyarakat miskin.
Kemudian, mendorong pemberdayaan masyarakat miskin untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk peningkatan kesejahteraan serta memberdayakan usaha mikro dan kecil.
"Pemerintah akan meningkatkan kualitas tiga kluster tersebut dengan membuat program perlindungan sosial berbasis keluarga, meningkatkan kualitas PNPM mandiri dengan kualitas integrasi serta peningkatan pelaksanaan KUR," ujar Armida.
Dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, diharapkan sasaran tingkat kemiskinan sebesar 8 hingga 10 persen pada 2014 dapat tercapai. Saat ini prioritas pemerintah adalah menurunkan angka kemiskinan yang baru mencapai angka 12 hingga 14 persen.
Sementara Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu menambahkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas merupakan prasyarat untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.
"Pertumbuhan ekonomi 2010 diharapkan mencapai 5,5 persen dan pertumbuhan yang berkualitas membutuhkan investasi untuk menggerakkan sektor-sektor produksi," ujarnya.
Ia mengatakan, struktur PDB pada 2010 diperkirakan terdiri dari konsumsi masyarakat sebesar 60,5 persen, konsumsi pemerintah 9,2 persen, investasi 27,5 persen dan ekspor bersih 2,4 persen.
"Kontribusi investasi yang meningkat diharapkan akan menurunkan tingkat pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan karena naiknya pendapatan masyarakat," ujar Anggito.(S034/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
