Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto kepada wartawan disela-sela rapat kerja di Istana Cipanas, Jakarta, Rabu malam.
"Dari 129 ada dua yang terlambat menyampaikan laporanya, demikian sehingga mereka mendapatkan nilai yang kurang menggembirakan," kata Kuntoro.
Dijelaskannya dua program yang belum tuntas itu pertama, belum dicanangkannya persiapan pembangunan food estate di Merauke dan kedua adalah dari 30.000 guru dan pengawas sekolah tingkat SD dan SMP yang perlu ditingkatkan pengetahuannya, yang berhasil baru 27.768.
"Jadi pencapaian cuma 93 persen, kita liat betapa `strict` kita, bahwa apa-apa yang tak capai 100 persen itu kurang menggembirakan. Jadi banyak yang bilang kita terlalu kejam, tapi saya kira perlu disiplin mengenai hal ini," tegasnya.
Sementara itu bila dalam bentuk kebijakan yang sudah diselesaikan dalam 100 hari pertama, Kuntoro mengatakan ada sekitar 30 kebijakan yang sudah dilakukan.
"Banyak, lebih dari 25,mungkin 30an, kementerian-kementerian yang selama ini menghadapi sumbatan untuk penyelesaiannya, jadi banyak departemen merasa isu tanah adalah isu utama. Sekarang dengan adanya pemanfaatan tanah terlantar ini bisa dipecahkan," katanya.
Kuntoro mengatakan terhadap dua program yang belum tuntas tersebut akan terus didorong untuk penyelesiannya.
"Kita akan terus dorong agar selesai. Saya dengar Kementerian Pendidikan Nasional yang tanggungjawab pelatihan guru, minggu ini akan mendorong pencapaian hingga 30.000," ungkapnya.
Sementara untuk food estate, Kuntoro mengatakan ada pelabuhan yang belum dibangun, namun kedua program tersebut akan segera dituntaskan.
Kuntoro sendiri, sesuai perintah Presiden Yudhoyono akan menyampaikan secara detai pencapaian 100 hari pertama kabinet kepada masyarakat dalam sebuah paparan terhadap pers, Jumat (5/2) mendatang.
"Pas konferensi pers yang akan kita selenggarakan hari Jumat akan kita pamerkan foto-fotonya," katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pelaksanaan program 100 hari pemerintah diukur dengan tiga capaian sehingga tingkat keberhasilannya dapat diukur.
Berbicara saat menutup rapat kerja pembahasan rencana pembangunan jangka menengah nasional di Istana Cipanas, Cianjur, Rabu malam, Presiden mengatakan tiga capaian tersebut masing-masing di bidang percepatan pelayanan (quick wins), mengatasi sumbatan dan pembuatan instrumen kebijakan yang mendorong pelaksanaan pembangunan.
"Hasil evaluasi 100 hari kabinet beserta jajarannya yang juga dilaksanakan di seluruh wilayah, sesuai hasil monitoring, report dan verifikasi atas semua program prioritas dan rencana aksi maka 90 persen sasaran bisa dicapai," kata Presiden.
Lebih lanjut Presiden memaparkan contoh dari masing-masing capaian tersebut yaitu revitalisasi kredit usaha rakyat dengan penyaluran kredit Rp20 triliun, kemajuan sertifikasi tanah melalui layanan bergerak, penyediaan pelayanan air minum bagi 1.440 desa dan pemberian dana operasional bagi 2.400 puskesmas di 467 kabupaten kota.
"Juga penyediaan internet bagi 18.358 sekolah di seluruh nusantara, pendirian pabrik pembuatan es di sejumlah tempat sandaran nelayan, layanan pelabuhan dan pabean di empat pelabuhan utama Belawan, Tanjungj Priok, Tanjung Perak dan Makassar," katanya.
Juga ternasuk penyediaan 131 orang tenaga medis di daerah terpencil tenaga kesehatan, penyederhanaan pengurusan persyaratan perijinan dari 70 hari jadi 17 dan pengurusan pasport dari 7 hari menjadi 4 hari kerja.
Sementara dari capaian mengatasi sumbatan terhadap pembangunan, hal yang sudah dicapai adalah telah memformulasikan upaya mengatasi krisis listrik nasional jangka pendek, mengatasi banjir di jakarta dengan rampungnya Kanal Banjir Timur dan penyempurnaannya serta percepatan pergerakan orang dan barang di lintas jawa, dengan tol dan sejumlah perpres.
Dan hal yang telah dilaksanakan dari program pembuatan instrumen kebijakan adalah selesainya peraturan pemerintah tentang jasa konstruksi, PP perubahan peruntukan dan fungsi hutan, PP tanah terlantar, PP pendidikan kedinasan, PP tata ruang, PP pelaksanaan tugas dan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, PP budiadaya usah pangan, PP pertambangan, PP angkutan perairan dan maritim serta PP usaha pertambangan dan batu bara.
Presiden meminta capaian-capaian tersebut disampaikan pada masyarakat sehingga dapat dipahami.
"Saya intrsuksikan agar itu disampaikan pada publik dan ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk lanjutkan pembangunan," katanya.
Presiden mengatakan perkembangan program 100 hari itu hendaknya dijadikan masukan dalam pelaksanaan program pemerintah selanjutnya hingga lima tahun mendatang.
Presiden pada Rabu malam menutup rapat kerja di Istana Cipanas dengan meluncurkan RPJMN 2010-2014 untuk kemudian diimplementasikan.(P008/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
