KKP targetkan 1.000 hektare tambak udang di Buol Sulteng

KKP targetkan 1.000 hektare tambak udang di Buol Sulteng

Ilustrasi - Tambak udang. ANTARA/HO-Dok KKP

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan 1.000 hektare lahan dalam rangka mengembangkan klaster tambak udang berkelanjutan di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

"Untuk mempercepat realisasi tersebut, sebagai tahap awal, dalam jangka pendek KKP tengah membangun percontohan kluster tambak udang berkelanjutan seluas lima hektare," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, setelah melakukan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Buol, Kamis (24/9), diidentifikasi setidaknya ada sekitar 6.000 hektare lahan yang potensial efektif untuk pengembangan budidaya udang.

Baca juga: Menteri Edhy: Pemerintah beri kemudahan izin perusahaan tambak udang

Untuk itu, ujar dia, pihaknya dalam jangka waktu paling tidak lima tahun ke depan bisa merealisasikan minimal 1.000 hektar untuk awal pengembangan industri budidaya udang berkelanjutan di Buol ini.

"Tahun ini ada percontohan seluas 5 hektar, tujuannya untuk menstimulus investasi masuk," ungkap Slamet

Ia juga menyampaikan, nantinya Buol bisa menjadi model untuk pengembangan integrated shrimp farming.

Selain itu, ujar dia, keterlibatan sektor swasta dalam program ini diharapkan akan mempercepat realisasi industri budidaya udang dan Buol bisa jadi sentralnya untuk kawasan Indonesia Timur ke depannya.

Baca juga: KKP siap sinergi lintas sektor garap 100.000 hektare tambak udang

Bukan hanya skala industri, Slamet juga menargetkan adanya pengembangan tambak rakyat yang dinilai penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi budidaya yang belum dioptimalkan karena dari sebanyak 2 juta hektare luas tambak yang ada, saat ini baru 400.000 hektare tambak yang terkelola dengan baik.

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, sebagian besar pun masih dikelola secara tradisional tengan tingkat produktivitas yang rendah.

Untuk itu, Sjarief mendorong para penyuluh perikanan untuk mengajak masyarakat berbudidaya ikan. "Penyuluh sebagai ASN mendapat tugas dari negara agar ketahanan pangan kita, terutama dari pemenuhan kebutuhan protein masyarakat ini bisa tercapai," ujarnya.

Namun agar usaha budidaya masyarakat berjalan baik, Sjarief mengingatkan agar para penyuluh memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat, antara lain terkait pembentukan tambak, pakan, unsur pengganggu seperti hama dan penyakit, obat dan vaksin, proses produksi, kalkulasi ekonomi, hingga pascapanen.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Menteri KKP siap kaji ulang kebijakan pendahulunya

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar