"Apabila dengan syarat harus mengikuti Muktamar Ancol atau Muktamar Semarang, ya sulit terjadi islah. Kalau memang mau islah ya harus tanpa syarat, karena kalau pakai syarat ini-itu, pasti sulit," kata Sekretaris PWNU Jatim H Masyhudi Muchtar kepada ANTARA News di Surabaya, Minggu.
Ia mengemukakan hal itu menanggapi silaturrahmi PKB versi Muhaimin Iskandar dengan KH Muchit Muzadi (deklarator PKB), KH Miftachul Akhyar (Rais Syuriah PWNU Jatim), KHM Hasan Mutawakkil Alallah (Ketua PWNU Jatim), dan Drs H Saifullah Yusuf (Wagub Jatim/mantan Sekjen DPP PKB) dalam sarasehan pramuktamar oleh ISNU Jatim di Surabaya (27/2).
Menurut Masyhudi Muchtar, NU berpikir tentang potensi politik warga NU yang cukup besar, karena itu bila diserahkan kepada PKB yang berseteru tentu akan percuma, namun bila PKB mau bersatu lagi, maka NU mau menjadi mediator.
"Syaratnya, islah PKB harus tanpa syarat. Kalau NU dipercaya, nanti pasti akan mengamodasikan semuanya. NU tidak akan mungkin memihak salah satu di antara mereka. Kalau mereka mau bersatu, maka NU akan mempertimbangkan, tapi bila tidak ya sudah," katanya.
Bahkan, katanya, bila islah PKB dapat dimulai dari Jatim, maka PWNU Jatim akan menyerahkan kepada PBNU untuk mengupayakan islah PKB dalam skala nasional, dan bila memungkinkan untuk dilakukan sebelum muktamar.
Dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar pada 22-27 Maret mendatang, ia mengatakan NU akan merumuskan kemungkinan memberi arahan kepada warga NU untuk mendukung partai politik (parpol) yang mampu menampung aspirasi dan potensi politik warga NU.
"Tapi, arahan itu tidak akan dipusatkan kepada partai A atau B, sebab semuanya akan bersifat situasional. Bisa saja PKB, PPP, Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, dan sebagainya. Arahan juga akan ditentukan Komisi Maslahah Ammah yang dibentuk di tingkat PBNU," katanya.
Ditanya tentang kemungkinan arahan itu menjadikan NU tidak "khittah" lagi, ia mengatakan NU tetap tidak akan berpolitik, tetapi NU akan menyelamatkan potensi politik warga NU agar tidak dimanfaatkan orang lain.
"Arahan itu juga tidak akan dilakukan PBNU, tapi Komisi Maslahah Ammah. Kalau NU membentuk partai sendiri justru hal itu yang bertentangan khittah NU, tapi NU akan tetap menghormati hak berpolitik warga NU sebagai warga negara," katanya.(E011/B/A038)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
