"Diharapkan desain utama reformasi bulan depan (April) sudah bisa selesai, yang sekaligus membuat organisasi Komite Reformasi Birokrasi," kata Mangindaan kepada pers di Istana Wapres Jakarta, Rabu.
Hal tersebut dikemukakannya usai melakukan Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi yang dipimpin oleh Wapres Boediono dan diikuti juga oleh Mendagri Gamawan Fauzi dan Menkeu Sri Mulyani.
Dalam pelaksanaannya nanti, katanya, komite akan diketuai oleh wakil presiden dan dibantu oleh tiga menko.
Dalam pelaksanaannya akan dilakukan oleh menpan yang dibantu oleh menkeu dan mendagri, serta kepala Bappenas serta ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
"Desain utama dan komite akan dibentuk melalui keputusan presiden (keppres)," kata Mangindaan.
Dia mengatakan bahwa salah satu tugas utama komite tersebut adalah akan memperbaiki sejumlah susunan birokrasi yang dinilai selama ini masih tumpang tindih di pemerintahan pusat maupun daerah.
"Kita menginginkan bagaimana pemerintahan di pusat maupun daerah bisa berjalan efektif dan efisien serta transparan. Kita juga ingin segala bentuk urusan birokrasi jangan terlalu panjang sehingga malahan menyusahkan masyarakat," katanya menambahkan.
Ditegaskan pula, jabatan atau susunan birokrasi yang nanti dianggap tidak perlu maka akan dihapuskan dan apa yang sudah ada akan lebih diefisienkan, termasuk juga dengan personelnya.
"Pokoknya tujuan utama reformasi publik adalah untuk memperbaiki pelayanan publik sehingga bisa lebih transparan, efisien dan efektif," katanya.
Dia juga mengingatkan bahwa tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah memberikan layanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan itu akan menjadi persyaratan utama bagi rekrutmen PNS baru.
"Kalau PNS tidak mau memberikan layanan kepada masyarakat maka jangan melamar menjadi PNS. Itu syarat mutlak," katanya.
Menteri mengakui bahwa upaya reformasi birokrasi adalah bukan pekerjaan mudah dan singkat sehingga membutuhkan waktu cukup lama, mengingat harus merubah etos kerja.
"Kita menargetkan tahun 2025 reformasi birokrasi di pusat dan daerah bisa selesai semua," kata Mangindaan.
(T.A025/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
