Pengamat: Pastikan tahapan Pilkada dilakukan dengan prokes ketat

Pengamat: Pastikan tahapan Pilkada dilakukan dengan prokes ketat

Ilustrasi Logo Pilkada serentak 2020 (ANTARA/HO/20)

Harus ada upaya serius memastikan bahwa tahapan-tahapan yang ada dijalankan dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat dan konsisten serta memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan
Purwokerto (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Ahmad Sabiq mengingatkan perlunya memastikan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah COVID-19.

"Harus ada upaya serius memastikan bahwa tahapan-tahapan yang ada dijalankan dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat dan konsisten serta memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan," katanya di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis.

Seluruh pasangan calon peserta pilkada, kata dia, harus beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19.

Baca juga: Tantangan mengubah kampanye di dunia nyata ke dunia maya
Baca juga: Ketua MPR imbau calon kepala daerah maksimalkan kampanye daring


"Mereka perlu beradaptasi dengan situasi ini misalnya dengan menjalankan kampanye-kampanye kreatif yang tidak mengumpulkan massa," katanya.
 

Pengamat Politik Unsoed Ahmad Sabiq (ANTARA - Wuryanti PS)

Selain itu, kata dia, perlu ada sosialisasi intensif kepada para pemilih agar hati-hati dalam mengikuti tahapan pilkada terutama pada saat pencoblosan.

"KPU juga perlu memastikan bahwa kondisi TPS (Tempat Pemungutan Suara), proses pencoblosan hingga proses penghitungan telah menjalankan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19," katanya.

Sementara itu dia juga mengingatkan perlunya mengoptimalkan sosialisasi melalui media sosial guna meningkatkan partisipasi pemilih.

"Pada masa pandemi seperti sekarang ini sosialisasi yang menghadirkan kerumunan massa perlu dihindari, karenanya perlu mengoptimalkan sosialisasi melalui media sosial," katanya.

Karena itu, kata dia, penyelenggara pilkada perlu makin kreatif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"KPU dituntut untuk kreatif agar bisa beradaptasi dengan situasi dan menghasilkan konten-konten digital yang apik dan menarik. Tidak hanya lewat media-media massa konvensional seperti TV, radio, surat kabar. Namun juga di media-media sosial," katanya.

Dia menambahkan sosialisasi ini harus dilakukan secara intensif dan diusahakan dapat menjangkau segenap lapisan masyarakat.

"Misalnya bagi yang tidak terjangkau dengan medsos karena kendala akses internet maka harus terjangkau dengan TV dan Radio. Artinya harus saling melengkapi memanfaatkan segala teknologi yang ada," katanya.

Baca juga: Perlu menjunjung nasionalisme guna menekan angka golput
Baca juga: Cakada Kepri tidak maksimal manfaatkan media sosial untuk kampanye


Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

DPRD usulkan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Pandeglang

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar