Imbauan Presiden itu dikemukakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring di Kantor Presiden Jakarta, Kamis, seusai rapat kabinet terbatas bidang kesejahteraan rakyat.
"Presiden menggarisbawahi jika Mei akan terjadi Pilkada-Pilkada, dalam Pilkada ini jangan sampai calon-calon memanfaatkan anggaran daerah, APBN, untuk kepentingan kampanye," katanya.
Apalagi, lanjut dia, jika program-program yang dihasilkan tidak sejalan dengan tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan rakyat atau program-program pro rakyat.
Menurut Tifatul, Kepala Negara menekankan keperluan untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Presiden meminta pelaksanakan program-program prorakyat sesuai dengan aturan. (Jangan sampai) program-program itu justru tidak sejalan dengan apa yang sudah digariskan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan rakyat Indonesia," katanya.
Ada 155 program di tahun 2010. Program prorakyat jangka pendek berjumlah 66 dan 89 program lainnya adalah program jangka panjang dan juga yang meliputi hak-hak dasar untuk kepentingan rakyat Indonesia.
"Presiden juga mengingatkan agar kita melakukan efisiensi dan optimasi program agar jangan sampai tumpang tindih," katanya.
Ekonomi Stabil
Pada kesempatan itu, Tifatul juga mengatakan bahwa Presiden menjelaskan jika "gonjang-ganjing" politik di dalam negeri beberapa waktu terakhir sama sekali tidak mempengaruhi perekonomian dalam negeri.
"Secara umum bagus, Presiden mengamati berita luar negeri nyaris tak ada informasi luar negeri yang mengangkat isu-isu itu , ini artinya mereka menganggap masalah itu sebagai isu domestik," katanya.
Penguatan nilai tukar rupiah juga disebut Tifatul sebagai salah satu bukti stabilitas ekonomi dalam negeri.
Pada Kamis siang, Presiden Yudhoyono memimpin rapat terbatas bidang kesejahteraan rakyat dengan agenda tiga hal yaitu pertama, evaluasi dari peningkatan program-program pro rakyat.
Kedua, upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG`s) dan ketiga upaya meningkatkan keadilan bagi rakyat dengan fokus golongan marginal maupun anak-anak dan kaum lanjut usia.
Rapat terbatas itu diikuti oleh antara lain Menteri Koordinator bidang Kesra Agung Laksono, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.
(ANT/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
