"PDIP harus jadi penyeimbang dalam pemerintahan. Kalau semua partai berkoalisi, lalu siapa yang mengontrol," katanya saat dihubungi ANTARA melalui ponselnya.
Dia menambahkan, kontrol terhadap kebijakan pemerintahan itu dilakukan melalui fungsi parlemen (DPR RI) yang selama ini telah berfungsi baik, seperti pada pengungkapan kasus Bank Century beberapa waktu lalu.
"Bahkan salah satu pelopor adanya pansus Bank Century adalah dari anggota DPR Fraksi PDIP," sambungnya.
Oleh karena itu, sikap oposisi harus dilanjutkan oleh PDIP agar kontrol terhadap kebijakan pemerintah berjalan efektif, kata Sirmadji lagi.
Selain sikap itu, sesuai hasil rapat antarpengurus anak cabang (PAC) di 38 cabang di Jawa Timur, PDIP Jatim juga memutuskan tetap mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua DPP PDIP.
Menanggapi politik dinasti di PDIP menyusul dibesar-besarkannya Puan Maharani dan Prananda (dua anak Megawati) sebagai pengurus pusat PDIP periode mendatang, Sirmadji memandangnya sebagai pemikiran pendek.
"Kami menilai seorang pemimpin harus bisa mengayomi anggotanya. Saya melihat yang bisa mengayomi di PDIP hanya Megawati," tandasnya.
Dia yakin, jika dilakukan penelitian, maka arus bawah tetap menghendaki Megawati menjadi orang nomor satu di PDIP. (*)
A052/I007/AR09
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
