Yogyakarta (ANTARA News) - Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) menilai sampai sekarang guru swasta dan hononer masih sering diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan guru berstatus pegawai negeri sipil.

"Selama ini guru swasta dan honorer banyak merasakan perlakuan yang cenderung tidak adil, dan masalah itu kami bahas dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) ke-2 FGII di Yogyakarta pada 9-10 April 2010," kata Ketua Umum FGII Suparman di Yogyakarta, Jumat.

Ia mengatakan rapimnas diikuti sekitar 50 orang dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat, perwakilan dari 17 provinsi yang sudah memiliki Dewan Pengurus Wilayah (DPW), serta dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) kabupaten/kota.

"Kami juga akan membahas masalah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas organisasi agar bisa lebih optimal dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan dunia pendidikan di tanah air," katanya.

Menurut dia, saat ini di Indonesia terdapat sekitar 900.000 guru swasta dan honorer yang pendapatannya di bawah upah minimum regional/provinsi (UMR/UMP).

"Guru swasta nasibnya memprihatinkan, dan sebagian besar pendapatannya masih di bawah UMP. Bahkan tidak memiliki jaminan kesehatan sebagai tenaga kerja, termasuk rentan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sewaktu-waktu bisa dilakukan pihak sekolah tempat mereka bekerja," katanya.

Suparman mengatakan melalui rapimnas juga akan menguatkan kembali komitmen untuk mengusung isu perbaikan kesejahteraan dan kualitas guru terutama guru swasta.

"Kami akan mengupayakan agar pemerintah di masing-masing daerah dapat mengusahakan agar pendapatan guru swasta minimal Rp1 juta per bulan, serta dilindungi jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek)," katanya.

Ia mengatakan ketidakadilan lainnya, yaitu terkait dengan kuota sertifikasi guru, dimana kuota sertifikasi guru swasta lebih sedikit dibanding kuota guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

"Hampir 60 hingga 70 persen dari kuota sertifikasi bagi 200.000 guru per tahun diperuntukkan untuk guru berstatus PNS. Seharusnya masing-masing mendapatkan 50 persen," katanya.

Dalam rapimnas, FGII juga membahas masalah yang berkaitan dengan ujian nasional, yang selama ini dinilai telah memunculkan kontroversi di dunia pendidikan di Tanah Air. (V001/K004)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010