Kemarin, revisi UU Cipta Kerja hingga donatur biayai peserta pilkada

Kemarin, revisi UU Cipta Kerja hingga donatur biayai peserta pilkada

Menko Polhukam Mahfud MD saat memberikan keterangan terkait dengan rencana kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5-11-2020). ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam/pri.

Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Kamis (5/11) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari Fraksi Partai Demokrat pertimbangkan usulkan revisi UU Cipta Kerja hingga hasil survei KPK, ada donatur biayai peserta pilkada.

1. F-Demokrat pertimbangkan usulkan revisi UU Cipta Kerja

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto mengatakan fraksinya akan mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengusulkan revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selengkapnya di sini

2. Mahfud MD bilang bukan hal aneh GN diberi Bintang Mahaputera

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  Mahfud MD menyebutkan rencana Presiden Joko Widodo memberikan Bintang Mahaputera kepada mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purnawirawan) Gatot Nurmantyo bukan hal aneh.

Selengkapnya di sini

3. Mahfud akan bentuk tim kerja tampung persoalan UU Cipta Kerja

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan membentuk tim kerja independen untuk menampung masalah-masalah yang muncul dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selengkapnya di sini

4. Mahfud: Pemerintah tak pernah halangi kepulangan Habib Rizieq

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tak pernah menghalangi kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air.

Selengkapnya di sini

5. Hasil survei KPK, ada donatur biayai peserta pilkada

Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018 menyebutkan ada donatur yang membiayai peserta pemilihan kepala daerah (pilkada).

Selengkapnya di sini

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pemerintah imbau penghentian penyelenggaraan pinjol ilegal

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar