Sebab, ia menilai susunan kepengurusan tersebut dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.
"Susunan pengurus PBNU, jika betul seperti yang beredar selama ini, harus diperbaiki sebab tidak sesuai dengan AD/ART NU," kata Bagdja di Jakarta, Kamis.
Misalnya, keberadaan dua wakil rais aam dan dua wakil ketua umum. Menurutnya, sesuai AD/ART kedua jabatan itu masing-masing hanya diisi satu orang.
"Memang tidak tegas disebutkan hanya satu wakil, tapi juga tidak disebut beberapa. Hanya disebut rais aam, wakil rais aam, dan beberapa rais," katanya.
"Tapi sebagai anggota komisi organisasi di muktamar lalu, saya faham maksudnya itu satu wakil," ia menambahkan.
Dalam susunan kepengurusan PBNU hasil tim formatur, posisi wakil rais aam diisi KH Musthofa Bisri (Gus Mus) dan KH Hasyim Muzadi.
Sementara posisi wakil ketua umum PBNU diisi As`ad Said Ali, yang saat ini masih pejabat aktif wakil kepala Badan Intelijen Negara, dan Slamet Effendy Yusuf, mantan politisi Golkar yang pernah dua kali menjabat ketua umum GP Ansor.
Menurut Bagdja, Rais Aam KH Sahal Mahfudz dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj yang menjadi tim formatur bersama lima perwakilan Pengurus Wilayah NU semestinya tetap mengacu AD/ART dalam menyusun kepengurusan PBNU baru.
"Rais aam dan ketua umum PBNU tidak berada diatas AD/ART tapi harus tunduk pada AD/ART," katanya.
Ketidaksesuaian dengan AD/ART juga terlihat pada masuknya nama-nama dalam kepengurusan yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan, yakni harus pernah aktif di jajaran struktural, seperti PBNU dan PWNU, badan otonom, atau lembaga.
"Bahkan, sebagian nama-nama yang masuk dalam kepengurusan PBNU tidak dikenal," katanya.
Belum lagi, lanjut Bagdja, banyak aspirasi muktamar yang tidak tercermin di dalam susunan kepengurusan PBNU olahan tim formatur tersebut.
"Supremasi ulama yang akan memimpin NU tidak tercermin dalam susunan itu, bahkan ada kiai yang ditolak formatur," katanya.
Menurut Bagdja, semangat untuk memperkuat peran syuriah tampaknya juga tidak akan terwujud. Dominasi tanfidziyah akan terjadi lagi melihat komposisi tanfidziyah yang ada.
"Sebaiknya cepat diperbaiki sebelum PWNU dan PCNU protes karena pelanggaran serius, toh belum diumumkan secara resmi. Jika yang protes itu sampai 2/3 PWNU dan PCNU bisa gawat," katanya.
(S024/E001/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
