"Tidak ada konvensi yang dilanggar sepanjang jembatannya tinggi sehingga kapal bisa lewat, bentangannya pun cukup lebar," kata Hatta Rajasa di Gedung Kantor Menko Perekonomian Jalan Lapangan Banteng Jakarta, Jumat.
Menurut dia, Selat Sunda merupakan perairan milik Indonesia sehingga Indonesia berhak memanfaatkannya untuk kepentingan nasional.
"Memang kita terikat dengan aturan Internasional Maritim Organization (IMO), tapi tidak akan ada konvensi yang dilanggar," katanya.
Ia menyebutkan, rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda menarik perhatian kalangan dalam negeri maupun internasional.
"Kalau nanti dibangun, akan menjadi bentangan terpanjang di dunia. Ini bisa dilakukan dengan teknologi saat ini," katanya.
Hatta menyebutkan, Kantor Menko Perekonomian sudah membentuk 3 Kelompok Kerja (Pokja) terkait rencana pembangunan jembatan Selat Sunda. Ketiga Pokja itu adalah Pokja terkait pembiayaan, Pokja terkait masalah teknis, dan Pokja terkait pengembangan wilayah sekitar.
"Ini proyek raksasa harus diatur dengan baik, akan jadi proyek dengan pola kemitraan pemerintah dan swasta," katanya.
(A039*S034/B010)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
