Anita Kolopaking keluhkan Pinangki potong "lawyer fee"

Anita Kolopaking keluhkan Pinangki potong "lawyer fee"

Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Pinangki Sirna Malasari menunggu dimulainya sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/11). (Desca Lidya Natalia)

Jakarta (ANTARA) - Pengacara Anita Dewi Kolopaking disebut pernah mengeluhkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang memotong "lawyer fee" dari terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra.

"Bu Anita pada Januari 2020 telepon saya, curhat karena 'fee'-nya dipotong sama Bu Pinangki, jumlahnya dipotong dari 200 ribu dolar AS jadi cuma 50 ribu dolar AS," kata Rahmat dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Rahmat menjadi saksi untuk terdakwa mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Pinangki Sirna Malasari.

"Saya tidak tahu jumlah kesepakatan 'fee'-nya berapa, saya tidak ngecek ke Bu Pinangki masalah fee," ungkap Rahmat.

Baca juga: Pinangki disebut punya kenalan "king maker" di Kejaksaan Agung

Dalam dakwaan disebutkan pada 19 November 2019, Pinangki, Rahmat dan Anita Kolopaking bertemu Djoko Tjandra di Kuala Lumpur. Anita diperkenalkan sebagai advokat, Anita pun menyampaikan dokumen berisi surat kuasa dan surat penawaran jasa bantuan hukum.

Anita Kolopaking meminta 200 ribu dolar AS sebagai "success fee" kemudian Djoko Tjandra menyetujui dan menandatangani dokumen tersebut.

Selanjutnya Pinangki meminta Anita membuat akta kuasa jual dengan Andi Irfan sebagai penerima kuasa menjual aset Djoko Tjandra yang akan dijadikan jaminan bila kesepakatan pembayaran 10 juta dolar AS dan uang muka yang dijanjikan tidak dibayar.

Pinangki lalu memberikan uang dari Djoko itu sebesar 50 ribu dolar AS (sekitar Rp740 juta) kepada Anita Kolopaking dengan mengatakan bahwa Pinangki baru menerima 150 ribu dolar AS, padahal Djoko Tjandra sudah memberikan 500 ribu dolar AS kepada Pinangki.

"Apakah saudara tahu Djoko Tjandra menandatangani dokumen hukum?" tanya jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung KMS Roni.

"Saya tidak tahu," jawab Rahmat.

Baca juga: Pertemuan kedua Pinangki-Djoko Tjandra tanda tangani surat kuasa

Rahmat pun mengaku setelah pertemuan 19 November 2019, Djoko Tjandra pernah meneleponnya dan mengeluhkan biaya 100 juta AS yang diminta Pinangki dan Anita.

"Pak Djoko Tjandra mengatakan 'Ini Bu Pinangki dan Anita minta 100 juta dolar AS, saya sudah keluar 1 juta dolar AS ditahan pula'," ungkap Rahmat mengungkapkan cerita Djoko Tjandra.

Dalam perkara ini jaksa Pinangki didakwa dengan tiga dakwaan yaitu pertama dakwaan penerimaan suap sebesar 500 ribu dolar AS (sekitar Rp7,4 miliar) dari terpidana kasus cessie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra.

Kedua, dakwaan pencucian uang yang berasal dari penerimaan suap sebesar 444.900 dolar atau sekitar Rp 6.219.380.900 sebagai uang pemberian Joko Tjandra untuk pengurusan fatwa ke MA.

Ketiga, Pinangki didakwa melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Andi Irfan Jaya dan Joko Tjandra untuk menyuap pejabat di Kejagung dan MA senilai 10 juta dolar AS.

Baca juga: Saksi sebut Djoko Tjandra sebagai orang hebat di Malaysia

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Menakar kasus Djoko Tjandra

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar