Aceh Tengah miliki laboratorium uji swab COVID-19

Aceh Tengah miliki laboratorium uji swab COVID-19

Dokumentasi - Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar (kanan) didampingi Direktur RSUD Datu Beru Takengon dr Hardi Yanis (tengah) meninjau fasilitas di ruang laboratorium PCR di Aceh Tengah. (ANTARA/HO)

Kita tidak lagi harus kirim sampel swab ke Banda Aceh
Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah memiliki laboratorium uji sampel usap (swab) dengan metode polymerase chain reaction (PCR) di Rumah Sakit Umum (RSUD) Datu Beru Takengon.

Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar, Selasa, mengatakan pemeriksaan uji usap untuk melakukan diagnosa COVID-19 tersebut tidak dipungut biaya, khususnya bagi masyarakat Aceh Tengah.

"Saya minta untuk warga ber-KTP Aceh Tengah gratis. Itu permintaan saya ke rumah sakit," kata Shabela di Aceh Tengah.

Dia menyebutkan dengan dimulainya operasi laboratorium uji usap maka pelayanan di RSUD Datu Beru Takengon untuk penanganan COVID-19 akan semakin maksimal. Lab itu dapat memeriksa hingga 50 sampel usap per harinya.

"Kita tidak lagi harus kirim sampel swab ke Banda Aceh, yang lima hari baru dapat hasil. Tapi di sini dalam hitungan menit, 40 menit sudah keluar hasil, enggak lama," katanya.

Baca juga: GTPP: Tinggal lima kabupaten/kota di Aceh masih nihil kasus COVID-19

Baca juga: Pesantren di Aceh mulai beraktivitas kembali di tengah corona

Sementara itu, Direktur RSUD Datu Beru Takengon dr Hardi Yanis menjelaskan pemeriksaan usap di rumah sakit itu gratis bagi semua pasien yang sedang dirawat, kecuali pemeriksaan uji usap mandiri.

"Kita akan gratiskan juga sesuai harapan bupati. Kemudian bagi yang dirawat di Datu Beru ini semua kita gratiskan, baik KTP Aceh Tengah atau Bener Meriah kita gratiskan," ujarnya.

Menurut dia, untuk ketentuan pemeriksaan uji sampel usap mandiri masih dalam proses penyusunan regulasi, yang nantinya akan ditetapkan menjadi peraturan bupati atau Perbub, sekaligus juga mengatur tentang biaya untuk setiap pemeriksaan swab mandiri.

"Kita lagi susun peraturan bupatinya. Ini memang butuh waktu, karena harus konsultasi ke bagian hukum. Misalnya terkait harga, pemerintah pusat tetapkan tidak boleh lebih dari Rp900 ribu, sementara kalau itu tidak bisa menutupi kebutuhan kita, maka pemerintah daerah mungkin akan subsidi," katanya.

Baca juga: IDI ingatkan gelombang kedua lonjakan kasus COVID-19 di Aceh

Baca juga: Kapolda ajak milenial Aceh tetap kreatif di tengah pandemi COVID-19

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Investasi UEA di Aceh, Sandi Uno: Sinyal kebangkitan parekraf

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar