Khartoum (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum Nasional (NEC) Sudan menepis sangkaan kecurangan yang muncul dari satu tayangan video di jejaring sosial YouTube.

Video yang dimuat "Enough Project", kelompok pemerhati Sudan, Senin di jejaring YouTube, itu menunjukkan aksi pengisian surat-surat suara di sebuah TPS untuk memenangkan Presiden Omar al-Bashir.

"(Tayangan) itu palsu. Kami tidak bisa menyelidiki apa saja yang ada di internet," kata Pejabat senior NEC, Hadi Mohammed Ahmed kepada wartawan di Khartoum, Selasa.

Video kontroversial itu memperlihatkan seorang pria berpakaian khas Sudan timur mencurangi kotak-kotak surat suara yang diawasi petugas berseragam NEC di bilik suara.

Partai-partai oposisi Sudan, termasuk beberapa yang memboikot pelaksanaan Pemilu pekan lalu itu, menuduh presiden berkuasa, Omar al-Bashir, curang.

Mereka pun menolak hasil Pemilu multipartai yang baru pertama kali dilaksanakan sejak 1986 itu.

"Saudara-saudara saya terdaftar di dua tempat pemungutan suara di wilayah Um Badda tapi saya tidak menerima surat-surat suara dari TPS-TPS itu. Bagaimana mungkin?," kata Abdallah Deng Nial, calon presiden dari Partai Kongres Populer Islam yang ikut memperebutkan kursi kepresidenan Sudan dalam Pemilu pekan lalu itu.

Nial menuduh terjadinya kecurangan. "Ini korupsi. Mereka mengubah kotak-kotak suara," katanya.

Berkaitan dengan Pemilu Sudan, Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyayangkan terjadinya pelanggaran serta pembatasan terhadap hak-hak politik dan kebebasan lewat proses Pemilu.

AS menilai konflik di Darfur pun tidak memberikan lingkungan yang kondusif bagi terlaksananya Pemilu yang dapat diterima.

Gedung Putih memuji rakyat Sudan yang berhasil membuat Pemilu mereka "damai dan berarti" namun mengingatkan soal penilaian para pemantau independen bahwa Pemilu mereka gagal memenuhi "standar internasional."

"Tidak cukupnya persiapan teknis Pemilu menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran serius," kata Juru Bicara Gedung Putih Robert Gibbs.

Akhir pekan lalu, sejumlah pemantau asing, termasuk mantan presiden Amerika Serikat (AS) Jimmy Carter dari "Carter Center" dan Ketua Pemantau Pemilu Uni Eropa Veronique de Keyser, menilai Pemilu Sudan gagal memenuhi standar internasional.

Namun terlepas dari kritik yang ada, Carter dan para pemantau Uni Eropa sepakat bahwa proses Pemilu yang diikuti sedikitnya 16 juta pemilih terdaftar untuk memilih presiden, anggota parlemen, dan anggota dewan setempat itu merupakan langkah tepat bagi Sudan.(R013/S008)

Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010