"Itu merupakan kesepakatan bersama anggota DPRD. Dalam tatib tersebut berbunyi setiap rapat resmi apapun jenisnya baik hearing maupun paripurna tidak diperbolehkan merokok," terang politisi dari Partai Golkar ini.
Ia mengatakan, larangan ini dibuat dikarenakan gangguan yang dirasakan dalam rapat, ketika ada salah seorang yang merokok. Meski demikian, larangan merokok tidak berlaku jika anggota dewan saat berada di ruangannya.
Lebih lanjut Afrizal Usman mengatakan, untuk aturan lainnya sama dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2010.
"Untuk yang lainnya hal normatif saja, yang kita ikuti hanya satu saja kita masukan dalam tatib ini, yakni dilarang merokok anggota dewan dalam rapat-rapat resmi di lingkungan DPRD kota Pekanbaru," tegas Afrizal Usman.
Beberapa perubahan dalam tatib DPRD Kota Pekanbaru seperti jabatan Ketua Badan Anggaran yang tidak lagi diserahkan pada anggota dewan. Tetapi langsung dijabat ketua DPRD.
"Kemudian, perbedaan lainnya seperti anggota pansus yang tidak lagi berasal dari komisi melainkan dari fraksi. Ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam PP," tambahnya.
Ditambahkannya, jika tidak ada permasalahan dalam waktu dekat ini Selasa (27/4) mendatang, Pansus Tatib akan melakukan paripurna penyampaian hasil pansus Tatib. Pembuatan tatib ini membutuhkan waktu 20 hari dengan dua kota yang dijadikan tempat studi banding yakni Makassar dan Semarang. (IND/K004)
Pewarta: Ardianus
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
