Artikel

Mengutamakan produk pangan kelautan, solusi sektor pangan saat pandemi

Oleh M Razi Rahman

Mengutamakan produk pangan kelautan, solusi sektor pangan saat pandemi

Ilustrasi - Tambak pembenihan ikan. ANTARA/HO-Dok KKP.

berdasarkan data FAO, diperkirakan bakal ada 132 juta orang di seluruh dunia yang akan menderita kelaparan pada akhir 2020, karena resesi ekonomi global sebagai imbas pandemi.
Jakarta (ANTARA) - Pada perayaan Hari Pahlawan 10 November 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengajak berbagai pihak untuk merefleksikan nilai-nilai kepahlawanan, termasuk kepada para nelayan dan pembudi daya perikanan yang merupakan para pahlawan pangan Nusantara.

Menurut Edhy, para nelayan, pembudi daya ikan, pengolah serta pemasar hasil perikanan layak untuk diapresiasi karena perjuangan mereka dalam menghadirkan pangan bergizi bagi bangsa dan negara.

Terlebih, berdasarkan data FAO, diperkirakan bakal ada 132 juta orang di seluruh dunia yang akan menderita kelaparan pada akhir 2020, karena resesi ekonomi global sebagai imbas pandemi.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI meyakini bahwa sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi pemenang melawan pandemi COVID-19, mengingat permintaan akan hasil perikanan Indonesia tetap tinggi di pasar global.

Merujuk kepada data BPS untuk ekspor semester I-2020, terjadi peningkatan sebesar 6,9 persen atau setara 2,4 miliar dolar AS.

Begitu pula dengan sumber daya perikanan di Indonesia yang melimpah, yakni di perikanan tangkap potensinya mencapai 12,5 juta ton per tahun dan lahan budidaya lebih dari 4,5 juta hektar.

Untuk itu, sejumlah pejabat KKP seperti Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini menyebut, profesi sebagai nelayan merupakan hal yang sangat menjanjikan terlebih dengan berbagai kemudahan yang telah dilakukan oleh KKP dalam membantu memudahkan usaha sektor kelautan dan perikanan.

Baca juga: KKP dorong pengembangan komoditas kelautan menjadi pangan alternatif

Menurut dia, agar nelayan dapat tetap berusaha dan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu garda terdepan ketahanan pangan, KKP telah mengeluarkan beberapa kebijakan.

Sejumlah kebijakan itu antara lain pelaksanaan perizinan yang cepat melalui Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) 1 jam dan bisa diakses selama 24 jam.

Kemudian, penetapan protokol kesehatan di pelabuhan perikanan dan kapal perikanan, relaksasi cek fisik kapal perikanan, serta penyederhanaan dan relaksasi pelayanan kesyahbandaran seperti perpanjangan masa berlaku surat persetujuan berlayar (SPB).

Apalagi, saat ini kredit usaha rakyat (KUR) di bawah Rp50 juta juga diberikan tanpa agunan, bunganya pun sudah turun dari 7 persen menjadi 6 persen. Oleh sebab itu ia berharap Dinas Kelautan dan Perikanan dapat turun dan mendata nelayan yang membutuhkan akses permodalan.

KKP juga memiliki badan layanan usaha BLU LPMUKP, yang siap meminjamkan dana ratusan miliar rupiah yang bisa diakses oleh para nelayan.

Nelayan maju

Zaini menegaskan nelayan Indonesia harus menjadi nelayan yang maju. Para nelayan Indonesia harus dapat berkarya dan berhasil di negeri sendiri dengan potensi perikanan yang melimpah.

Ia menekankan nelayan untuk mengetahui cara membangun kapal, menangkap dan menangani ikan yang baik, karena ikan dengan kualitas bagus tentu juga berpengaruh terhadap harga jualnya.

Baca juga: UMKM perikanan diajak berinovasi perkecil susut dan limbah pangan

Kemudian, penyuluh perikanan yang terdapat di berbagai daerah diharapkan dapat membantu memperbaiki pola pikir nelayan serta memperkuat kapasitasnya dalam rangka mewujudkan arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Selain hasil perikanan dari melaut serta tambak pembudidayaan di berbagai daerah, KKP juga mendorong  beragam komoditas sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi pangan alternatif, seperti mie yang bisa dibuat dari bahan baku rumput laut.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Artati Widiarti menyatakan, pihaknya membuka kesempatan bagi masyarakat atau pelaku usaha lain untuk menerapkan atau mengembangkan inovasi para perekayasa pangan dari komoditas sektor kelautan dan perikanan.

Artati memastikan, tim PDSPKP siap mendampingi pelaku usaha, khususnya UMKM untuk ikut berinovasi. Terlebih balai pihaknya berjumlah hingga sebanyak 291.

Ia mengutarakan harapannya dengan semakin banyak hasil inovasi yang diterapkan, bisa mendukung sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Salah satu peserta program Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan (Inbis Invapro KP) dari Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) Usup Supriatna berhasil membuat produk mie kristal dari rumput laut.

Pada awal 2020, produk mie kristal rumput laut buatan Usup mulai masuk ke sejumlah pameran. Pemasaran produk tersebut semakin luas setelah diminati oleh klinik kesehatan untuk ditawarkan ke sejumlah pelaku diet serta adanya kerjasama dengan agen di Majalengka, Cianjur hingga Medan.

Bahkan saat pandemi COVID-19, permintaan akan produknya tersebut semakin meningkat. Per hari, Usup bisa memproduksi hingga 500 potong.

Agar produknya semakin menjangkau berbagai daerah, Usup pun bergabung dengan pasarlautindonesia.id dan mengikuti gerakan Bangga Buatan Indonesia. Dia berharap, usahanya semakin berkembang dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Aspek kesejahteraan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, berpendapat, program pangan alternatif yang sedang digalakkan KKP harus juga bisa menyentuh aspek kesejahteraan nelayan di berbagai daerah.

Mengenai permasalahan unit pengolahan perikanan yang tidak tersebar merata di Nusantara, Abdul Halim menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

Ia menawarkan sejumlah solusi guna mengatasinya antara lain adalah dengan merencanakan pengembangan usaha pengolahan ikan yang tersebar di berbagai daerah, berikut dengan alokasi anggaran dan implementasi.

Baca juga: Produksi stabil, FAO: RI bisa jadi pemasok pangan hasil laut dunia

Selain itu, ujar dia, esensial pula untuk melaksanakan evaluasi terhadap berbagai program pelaksanaan sentra usaha perikanan.

Abdul Halim juga berpendapat, pengolahan pakan perikanan juga harus menyentuh berbagai jenis produk kelautan dan perikanan, bukan hanya rumput laut yang jumlahnya memang banyak ditemukan di kawasan perairan nasional.

Dengan semakin banyaknya inovasi dari berbagai komoditas sektor kelautan dan perikanan yang melimpah, ke depan betul-betul tepat bila sektor tersebut sebagai solusi pas untuk masalah pangan saat pandemi.

Oleh M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Barat

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar