"Jangan diekspor gas (Donggi Senoro) kalau tak ingin listrik kita mati. Jika tak diekspor keuntungannya tiga kali lipat," kata Jusuf Kalla dalam perjalanan dari Palu ke Jakarta menggunakan pesawat jet pribadi Athirah, Kamis petang.
JK menjelaskan bahwa kebijakan mengekspor gas itu adalah kebijakan 30 tahun lalu dimana industri belum berkembang seperti sekarang. Namun untuk saat ini kebijakan ekspor gas sudah tidak pas lagi.
"Soal (Donggi Senoro) ini dulu sudah saya putuskan dan presiden SBY sudah setuju. Jadi kalau sekarang mau diulangi. Silahkan saja putusakan tapi rakyat akan menilai," kata Kalla.
Kalla bertanya apakah bangsa ini ingin listriknya padam akibat kekurangan pasokan gas karena diekspor.
Kalla menjelaskan, keuntungan yang diraih jika gas tersebut tidak diekspor antara lain terpenuhinya pasokan listrik, pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya subsidi listrik.
Menurut dia, saat ini Indonesia masih kekurangan energi tetapi malah mau menjualnya.
"Jangan buat bangsa ini mati dilumbung pangan," kata Kalla.
Kalla mengingatkan agar jangan ulangi lagi kesalahan yang pernah terjadi di Arum, Aceh dan di Tangguh, Papua dimana gasnya diekspor sementara kebutuhan dalam negeri kurang.
"Intinya kita mau ngak utamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan luar negeri," kata Kalla.
Menurut Kalla, jika kebijakan ekspor yang diambil maka hal itu merupakan sikap yang lebih mementingkan kepentingan luar dari pada kepentingan nasional.
Pembangunan kilang gas di Senoro oleh oleh investor PT. Donggi-Senoro Liquid Natural Gas (DSLNG) yang merupakan konsorsium Pertamina dan Medco hingga kini belum bisa dimulai karena belum ada keputusan pemerintah apakah produksinya akan diekspor atau dijual di dalam negeri.
Pihak investor berharap pemerintah menyetujui usulan agar sebagian besar produksinya bisa diekspor agar pengembalian modal investasi bisa lebih cepat. (J004/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
