Dari 267 sekolah itu siswanya berjumlah 7.648 orang, sementara peserta yang harus mengulang untuk satu hingga enan pelajaran ada 154.051 peserta, kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa petang.
Sekolah dengan angka kelulusan nol persen terbanyak terdapat di Kalimantan Timur sebanyak 39 sekolah dengan jumlah 1.158 siswa, Sulawesi Tenggara 26 sekolah dengan jumlah 768 siswa, Kalimantan Tengah 20 sekolah dengan jumlah 701 siswa, Maluku Utara 20 sekolah dengan jumlah 597 siswa.
Mendiknas juga mengatakan, DKI Jakarta juga tidak luput dari bagian 267 sekolah yang memiliki angka kelulusan nol persen. Di DKI terdapat 10 sekolah negeri dan swasta yang tingkat kelulusannya nol persen dengan jumlah siswa 143 siswa.
"Pemerintah akan melakukan intervensi kebijakan terhadap sekolah yang angka kelulusannya nol persen ini. Bentuk intervensinya belum dapat dirinci lebih lanjut. Kami masih menunggu timnya untuk meneliti kekurangan dari masing-masing sekolah."
"Intervensi diberikan sesuai kebutuhan. Kami belum tahu apa kekurangan masing-masing sekolah, apakah kesulitan mendapat guru bermutu, buku atau fasilitas pendidikan lainnya. Setelah jelas, baru kita lakukan intervensi kebijakan sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.
Mohammad Nuh mengatakan, analisa sudah dilakukan secara rinci hingga mendapatkan nama sekolah dan jumlah siswa, soal-soal untuk masing-masing mata pelajaran yang jawabannya paling banyak salah, kondisi guru dan fasilitas sekolah dan sebagainya.
"Kami juga melakukan telaah untuk soal mata pelajaran yang diujikan, misalnya Bahasa Indonesia ada 50 soal. Satu persatu soal dibuat tabel jawaban masing-masing siswa, maka akan terlihat soal nomor berapa, materinya apa yang paling banyak memperoleh jawaban salah kemudian sehingga dapat diketahui materi A untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia perlu diperdalam kepada siswa," katanya.
Demikian pula untuk mata pelajaran lainnya akan ditelaah pada materi mana siswa mengalami kesulitan sehingga bisa menjadi evaluasi bagi Kementrian Pendidikan Nasional dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam menyusun soal-soal UN di masa yang akan datang, katanya.
Tindakan terhadap sekolah-sekolah yang angka kelulusan UN nol persen, Mendiknas mengatakan, pemerintah tidak akan menutup atau membubarkan sekolah-sekolah tersebut, namun ke dean pemerintah akan lebih memperketat izin pendidiran sekolah-sekolah baru.
"Pemilik sekolah, pengelola yayasan pendidikan atau siapa saja yang telah berinsiatif mendirikan sekolah harus dihargai karena mereka sudah ikut membantu mencerdaskan bangsa sehingga tidak perlu ditutup namun pemerintah akan memperkuat kelemahan-kelemahan yang dihadapi sekolah tersebut," katanya.
Mendiknas menyebutkan mata pelajaran yang paling banyak membuat siswa tak lulus UN adalah Bahasa Indonesia. Pihaknya masih menganalisis mengapa banyak siswa yang nilainya jeblok pada mata pelajaran bahasa Indonesia.
"Jika dalam soal Bahasa Indonesia ada 50 soal, dari 50 soal itu kami akan analisis jika dilihat soal nomor satu berapa siswa yang tidak bisa, nomor dua berapa siswa yang tidak bisa, begitu seterusnya."
"Jika ada satu soal yang hampir semua siswa yang tak bisa jawab, berarti materi itu tidak diajarkan secara baik di sekolah. Nanti pemerintah akan intervensi berdasarkan data. Termasuk pada hal-hal yang lebih spesifik, seperti kemampuan guru dan bahan ajarnya," kata Mendiknas.
Menurut Kepala Balitbang, Kemendiknas, Mansyur Ramli, banyaknya siswa IPS yang gagal dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia karena soal-soal yang diujikan pada UN 2010 lebih banyak mengedepankan logikanya, sehingga siswa jurusan IPA yang mampu menjawab lebih baik.
(T.Z003/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
sebelumnya trimakasih atas informasi berita yng sangat baik ini.