Dodik, Perdana Menteri Republika Srpska, kesatuan wilayah Bosnia Herzegovina yang didominasi etnik Serbia, mengatakan prasyarat NATO agar Bosnia bergabung dalam Rencana Aksi Keanggotaan Persekutuan itu (MAP) mengharuskan bahwa kepemilikan harta militer di negeri tersebut diserahkan ke tingkat negara bagian, sebagaimana dikutip dari Xinhua-OANA.
"Kami tak dapat menyepakati bahwa harta apa pun diserahkan kepada siapa pun di tingkat Republik Bosnia Herzegovina," kata Dodik kepada wartawan di Banja Luka.
Yang menjadi masalah ialah bagaiaman memastikan siapa yang memiliki harta militer di bekas Republik Yugoslavia itu. Pemerintah Dodik dengan berkeras kepemilikan mesti berada di tingkat wilayah, dan penggunaan harta tersebut diserahkan kepada militer.
Dodik juga mengatakan NATO, pada kenyataannya, berusaha memaksakan perubahan undang-undang dasar, upaya yang telah ditolak sebelumnya.
"Tak satu pun perubahan ini akan terjadi baik sebelum atau setelah pemilihan umum," kata Dodik.
Pemilihan umum dijadwalkan diselenggarakan pada Oktober di Bosnia Herzegovina.(C003/A024)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
