Dalam aksi tersebut, ribuan buruh menuntut kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru untuk mendesak perusahaan yang beroperasi di kota tersebut agar memprioritaskan masyarakat tempatan dalam merekrut tenaga kerja.
Ketua SPRM Kota Pekanbaru, Hendra, saat dihubungi ANTARA dari Dumai, mengatakan, rencana aksi tersebut juga merupakan ungkapan belasungkawa ribuan buruh atas ketidak perhatian pemerintah terhadap masyarakat tempatan.
"Dalam aksi ini tidak akan ada anarkis. Kami hanya mengungkapkan kekesalan kami lewat orasi dan spanduk tuntutan. Pada hari itu, kami mengharapkan agar Walikota Pekanbaru dapat turun langsung mengomentari tuntutan kami," tuturnya.
Hendra menjelaskan, kondisi memprihatinkan masih melanda sejumlah wilayah di Pekanbaru, khususnya daerah pinggir kota.
Sebagai contoh, terang Hendra, beberapa perusahaan di wilayah perairan sungai duku saat ini masih menggunakan jasa bongkar muat buruh luar wilayah Riau.
Hal demikian menurut Hendra dapat memicu konflik sesama buruh yang rata-rata merupakan masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah.
Dilain sisi, Sekretaris SPRM, Roy, memandang kondisi perekonomian Kota Pekanbaru saat ini sudah jauh lebih baik. Untuk itu, dia mengharapkan agar pemerintah menyeimbangkan kondisi tersebut melalui kemudahan-kemudahan masyarakat tempatan dalam hal mencari kerja.
"Pekerjaan merupakan pokok sekaligus kunci masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Hal demikian harus diperhatikan dengan baik, sebelum timbul konflik antara buruh luar dengan lokal dan perusahaan yang beroperasi di Pekanbaru," ucapnya. (Ant/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
