Demikian pendapat yang disampaikan dua Anggota Komisi VII DPR, yakni Sutan Bhatoegana dari Fraksi Partai Demokrat dan M Romahurmuziy dari Fraksi PPP, serta pengamat migas Pri Agung Rakhmanto dalam kesempatan terpisah di Jakarta, Selasa.
Sutan mengatakan, Wapres Boediono harus segera menyerahkan permasalahan Senoro ke dalam sidang kabinet. "Dengan demikian, sidang kabinet bisa memutuskan kelanjutan proyek yang sudah dinanti khususnya rakyat Sulteng," katanya.
Sebelumnya, seperti disampaikan juru bicara Wapres Boediono, Yopie Hidayat, selaku Wapres, Boediono tidak memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan. Wapres sedang mempertimbangkan apakah permasalahan Senoro akan diputuskan secara bersama dalam sidang kabinet atau cukup oleh Menteri ESDM.
"Kalau membutuhkan lintas kementerian, maka diputuskan dalam sidang kabinet. Namun, kalau sederhana, mungkin cukup Menteri ESDM," ujar Yopie.
Romahurmuziy mengatakan, memang dalam sistem perundang-undangan, tidak dikenal keputusan wapres. "Karenanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu segera mengambil alih persoalan Senoro dan selanjutnya diputuskan dalam sidang kabinet," katanya.
Ia meminta, persoalan Senoro tidak seperti kisruh sepak bola yang merupakan akibat tidak adanya pimpinan yang berani mengambil keputusan.
Secara terpisah, Direktur ReforMiner Institute Pri Agung menambahkan, jika Boediono tidak dapat memutuskan Senoro, maka sudah seharusnya segera dilakukan pengambilan keputusan dalam sidang kabinet yang dipimpin langsung Presiden.
"Jangan dibiarkan masalah Senoro ini berlarut-larut. Semua pihak menunggu," katanya.
Menurut dia, pemerintah bisa memakai hasil berbagai kajian teknis dan ekonomis yang merekomendasikan kombinasi ekspor sebanyak 75 persen dan 25 persen lainnya buat domestik adalah skenario terbaik.
Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sulteng, Nurmawati Dewi Bantilan mengatakan, rakyat Sulteng menunggu keputusan proyek Senoro. "Proyek Senoro akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan lapangan kerja," katanya.
Menurut dia, dengan perkiraan pendapatan negara sebesar 430 juta dolar AS atau Rp3,9 triliun per tahun, maka bagian daerah mencapai Rp1,2 triliun.
Dari jumlah tersebut, Kabupaten Banggai sebagai daerah lokasi proyek mendapat bagian Rp480 miliar, kabupaten sekitar Rp480 miliar dan Provinsi Sulteng Rp240 miliar per tahun.
(T.D011/M012/P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
