Irman mengatakan, ada simpul yang mempertemukan visi DPD sebagai lembaga perwakilan dengan cita-cita NU sebagai organisasi umat, yakni bagaimana membangun bangsa ini lebih baik lagi ke depan.
"DPD senantiasa mengharapkan dukungan dari semua organisasi `civil society`, seperti NU, untuk mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara," katanya.
Menurut dia, agenda publik yang harus diperjuangkan bersama itu, antara lain, pemberantasan kemiskinan dan korupsi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta agama.
Dia mengatakan, berbagai problem kemanusiaan seperti kemiskinan, penindasan, ketidakadilan, dan kebodohan yang menimpa rakyat harus menjadi pusat perhatian bersama.
"Ini merupakan lahan jihad dan perjuangan yang nyata bagi NU sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia dan DPD sebagai lembaga perwakilan," kata Irman.
Pada kesempatan itu, DPD juga mengajak PBNU bersama-sama mematangkan integrasi nasional, memperkuat NKRI, menjaga Pancasila dan UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan, NU siap bekerja sama dengan dengan pihak manapun asal demi kepentingan umat.
Dia mengatakan, kepengurusan PBNU yang baru telah berkomitmen untuk lebih fokus pada masalah keumatan dan menjauhi politik praktis.
"Presidennya siapa, wakil presidennya siapa, silakan saja, NU tidak akan ikut campur," kata Said Aqil.
Terkait NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan kebhinnekaan, kata Said Aqil, bagi NU sudah final dan tak perlu dibahas lagi.
"Karena itulah, sejak dulu NU tidak pernah berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai darul Islam (negara Islam), tetapi darussalam (negara damai, sejahtera)," katanya.
(T.S024/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
