Negara harus hadir dengan tegak dan utuh dalam menjamin terkendalinya haluan negara.Jakarta (ANTARA) - Sejumlah tokoh perempuan Indonesia yang tergabung dalam Perempuan Garda Nusantara meminta Pemerintah untuk bertindak cepat dan tegas dalam mengatasi setiap persoalan bangsa, mulai dari masalah pandemi COVID-19 hingga radikalisme yang mengancam keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
Perempuan Garda Nusantara, antara lain beranggotakan analis militer dan pertahanan Dr Connie Rahakundini Bakrie, pakar hukum Prof Dr Harkristuti Harkrisnowo, aktivis sosial Maryuna Nasution, aktris senior Christine Hakim, Olga Lidya, Heni Supolo, dan beberapa tokoh perempuan lainnya.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, setidaknya ada tiga tuntutan yang disampaikan Perempuan Garda Nusantara.
Pertama, Presiden Joko Widodo harus mampu memperhatikan dan mengukur (sense of security) masyarakat, terutama kaum ibu yang mengkhawatirkan masa depan anak dan cucu mereka.
"Keraguan negara tercermin dari cederanya objek vital nasional serta pembangkangan tokoh ormas dalam mengumpulkan massa di tengah pandemi COVID-19, serta menimbulkan gejolak dalam bentuk ancaman dan ujaran kebencian," kata Connie.
Beberapa waktu lalu, sejumlah fasilitas di Terminal 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang merupakan objek vital nasional, mengalami kerusakan sebagai dampak dari kerumunan massa menyambut kedatangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab dari Arab Saudi.
Rangkaian acara yang digelar Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta Pusat, Tebet, Jakarta Selatan, dan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, juga mengundang kerumunan massa.
Bahkan, kata dia, muncul klaster-klaster baru penyebaran COVID-19 dari acara-acara di tiga lokasi tersebut sehingga polisi kini tengah mengusut kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan tersebut.
Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Connie, lalu lahirlah tuntutan yang kedua dari Perempuan Garda Nusantara.
"Tuntutan kedua, negara harus hadir dengan tegak dan utuh dalam menjamin terkendalinya haluan negara. Negara harus dapat membuktikan terciptanya ketertiban dan keamanan nasional dari kendala yang terus memompa ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Connie.
Harkristuti menambahkan bahwa negara harus membuktikan kehadirannya dengan lebih tegas, konsisten dan terukur dalam bertindak.
Ketiga, Perempuan Garda Nusantara bahkan menyinggung soal "reshuffle" atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.
Menurut Harkristuti, tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pemberian izin eksportir benih lobster, Rabu (25/11) lalu, hendaknya dijadikan momentum bagi Presiden Jokowi untuk melakukan "reshuffle" kabinet secara luas.
"Kami sangat mendukung usaha-usaha untuk me-'reshuffle' Kabinet Indonesia Maju, dan juga lembaga-lembaga pemerintah demi efektivitas kerja Presiden dalam menjalankan kebijakannya, terutama pada aspek penanganan intoleransi, radikalisme dan separatisme, serta penegakan protokol kesehatan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional," kata Harkristuti pula.
Baca juga: PKBI Lampung Kampanyekan Remaja Anti Seks Bebas
Baca juga: Terjunkan personel, tim kemanusiaan PKBI bantu korban tsunami Lampung Selatan
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020
