"Kita berharap masalah calon independen jangan menimbulkan konflik antara yang pro dengan yang kontra," kata dosen Fakultas Hukum Unsyiah Saifuddin Bantasyam di Banda Aceh, Jumat.
Jika polemik itu menimbulkan konflik, maka yang akan rugi adalah rakyat karena mereka merupakan pihak yang akan merasakan langsung konflik tersebut.
Polemik mencuat karena calon perseorangan tidak diperkenankan lagi maju pada Pilkada 2011, padahal Aceh merupakan provinsi pertama di Indonesia mengusung jalur independen.
Tidak diperkenankannya jalur perseorangan ini diatur Pasal 256 Undang-Undang No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang mengamanatkan hanya sekali sejak UUPA diundangkan.
Sementara di provinsi lain diperbolehkannya calon perseorangan berebut kursi kepala daerah yang diusung partai politik. Pencalonan ini mengacu pada UU No.12/2008 tentang pemerintahan daerah.
Pilkada pertama sejak UUPA diberlakukan berlangsung 11 Desember 2006, sedangkan berikutnya diperkirakan pada Desember 2011 atau dua bulan sebelum jabatan Gubernur dan wakil gubernur berakhir.
Menurut dia, partai politik baik lokal maupun nasional di Aceh tidak perlu kuatir keberadaan calon perseorangan karena Pilkada merupakan hak politik warga negara.
Dengan adanya calon perseorangan tersebut malah bisa menjadi pemicu partai politik bekerja lebih baik lagi, sehingga dukungan masyarakat semakin meningkat.
"Saya pikir ini tidak perlu kuatir. Jadikan masalah ini sebagai tantangan untuk meningkatkan kemampuan politik kader partai dan berjuang menyuarakan aspirasi rakyat," kata Saifuddin.
Upaya sejumlah elemen sipil yang akan mengajukan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal calon independen tersebut disambut baik bagi dunia demokrasi di Aceh.
"Beda pendapat biasa dalam demokrasi, tapi harus dikedepankan diplomasi sebagai upaya menjaga perdamaian. Kita semua berharap soal beda pendapat ini jangan sampai berlarut-larut," kata Saifuddin.(*)
(T.KR.HSA*H011/S019/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
