Kirchner memanfaatkan panggung KTT Uni Eropa-Amerika Latin yang berlangsung di Madrid, Spanyol, untuk menyampaikan seruan bagi dibukanya kembali perundingan masalah sengketa kepulauan tersebut.
"Atas nama negara saya dan negara-negara Amerika Latin, saya ingin meminta dibukanya kembali perundingan soal kedaulatan Malvinas," katanya dalam pidatonya di acara pembukaan KTT Madrid itu.
Setelah kedua negara terlibat dalam perang selama 74 hari pada 1982, Inggris berhasil menguasai sepenuhnya kepulauan yang berjarak sekitar 450 kilometer dari pantai Argentina ini.
Sekalipun dikuasai Inggris, Kepulauan Falkland tetap menyisakan masalah. Februari lalu, Argentina sempat berang ketika Inggris mengeksplorasi sumber minyak kepulauan itu.
Jeremy Browne, menteri urusan Amerika Latin dalam pemerintahan baru Inggris, menolak usul presiden Argentina itu.
"Kami tidak meragukan kedaulautan kami atas Kepulauan Falkland," kata Browne.
Bahkan Perjanjian Lisabon Uni Eropa mengakui Falkland sebagai teritori seberang lautan Inggris, katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Inggris.
"Prinsip penentuan nasib sendiri sebagaimana diatur Piagam PBB berlaku. Tidak bisa dibuka perundingan tentang kedaulatan jika tidak dan sampai ada permintaan warga Falkland," katanya.
Sekalipun Argentina dan Inggris tidak sependapat dalam masalah Falkland, kedua negara memiliki kemitraan yang dekat dan produktif berkaitan dengan sejumlah isu, katanya.
Kemitraan kedua negara itu antara lain dapat dilihat dalam merespons isu ekonomi Kelompok-20, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan kontra-proliferasi, kata Browne.
Ketegangan kedua negara semakin meningkat setelah Perusahaan Inggris, Rockhopper, mengumumkan penemuan pertama minyak mentah di sebuah sumur lepas pantai Falkland 6 Mei lalu.
Merujuk pada Perang 1982, Presiden Argentina Cristina Kirchner berkilah bahwa pemerintahannya tidak harus dipersalahkan atas "apa yang terjadi selama rezim diktator berkuasa".
"Kami ini negara damai," katanya.
Perdana Menteri baru Inggris, David Cameron, tidak hadir di KTT Uni-Eropa-Amerika Latin di Madrid itu. Inggris diwakili Menlu William Hague.
Pekan lalu, London juga menolak seruan Presiden Kirchner kepada PM Cameron agar Inggris menghentikan seluruh eksplorasi minyak di perairan sekitar Falkland.
Awal Mei ini, para pemimpin KTT Uni Bangsa-Bangsa Amerika Selatan beranggotakan 12 negara mengesahkan posisi Argentina yang menuding eksplorasi minyak Inggris itu sebagai kegiatan "ilegal".
Seruan kepada Inggris agar kembali membahas penyelesaian masalah kedaulatan Kepulauan Malvinas yang kaya minyak secara "diplomatis" dan "damai" sudah beberapa kali disampaikan Pemerintah Argentina.
Seruan tersebut antara lain disampaikan Menteri Luar Negeri Argentina, Jorge Taiana, Februari lalu.
"Inggris sepatutnya duduk dan merundingkan masalah kedaulatan guna menyelesaikan situasi kolonial yang anakronistis ini," katanya.
Dalam pernyataannya di Meksiko menjelang KTT Kelompok Rio, Menlu Taiana menegaskan tekad Argentina untuk merundingkan masalah tumpang-tindih kepemilikan Malvinas itu "secara diplomatis" dan "damai".
Di mata Menlu Jorge Taiana, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Inggris mengabaikan resolusi-resolusi PBB yang menyerukan perlunya dialog bagi penyelesaian masalah Malvinas.
Konflik kedua negara terkait dengan Malvinas itu kembali menjadi sorotan dunia setelah Pemerintah Argentina belum lama ini mewajibkan kapal-kapal yang melewati perairannya menuju kepulauan itu agar terlebih dahulu mengantongi izinnya.
Inggris dan Argentina saling mengklaim kepulauan yang mengandung cadangan minyak tersebut.
Bagi Argentina, kepulauan yang disebutnya Malvinas itu merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah kedaulatannya.
Sebaliknya Inggris mengklaim bahwa ia telah menguasainya sejak 1833. Pada 1982, kedua negara bahkan sempat terlibat perang yang dimenangkan Inggris setelah Argentina mengambil kepulauan itu.
Hasil studi geologi yang dikutip media Inggris menunjukkan dasar laut Kepulauan Falklands (Malvinas) itu mengandung cadangan minyak hingga 60 juta barel.
Argentina marah dengan manuver Inggris tidak mengindahkan resolusi-resolusi PBB yang menyerukan kepada kedua negara agar memperbaharui perundingan mereka tentang kedaulatan kepulauan itu.
Perang 1982 yang berlangsung selama 74 hari itu menewaskan 649 tentara Argentina dan 255 tentara Inggris. (R013/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
