Ambon (ANTARA News) - Pengamat hukum Universitas Pattimura Ambon, Prof. Dr. M.J Sapteno, mengatakan bahwa penunjukan Agus Martowardojo sebagai Menteri Keuangan yang baru haruslah mendapat dukungan hukum dan politik dari politisi di DPR-RI.

"Para politisi di gedung senayan perlu memberikan dukungan politik terhadap Menkeu yang baru, terutama dalam upaya mewujudkan penegakkan supremasi hukum yang baik dan adil, terutama tindakan reformasi di Bank Mandiri terhadap nasabah bermasalah yang dilindungi pejabat parpol dan mantan pengusaha," kata Sapteno di Ambon, Jumat.

Tindakan reformasi yang dilakukan mantan Direktur Bank Mandiri ini dinilai tepat dalam menyelamatkan bank dari para nasabah nakal yang mendapat dukungan orang-orang berpengaruh di Indonesia.

Sedangkan menyangkut pemanggilan mantan Menkeu Sri Mulyanai atas dirinya terkait pemberian Bailout Bank Century, kalangan politisi diharapkan lebih bersikap bijaksana untuk menyikapinya, sebab tindakan ini bertujuan menyelamatkan bank dari ancaman kolaps.

Mantan Deputi pimpinan BI Cabang Ambon, Luthor Tapiheru mengatakan, Menkeu Agus Martowardojo diyakini dapat memajukan perekonomian Indonesia karena memiliki rekam jejak (track record) di Bank Mandiri yang cukup baik.

"Bermodalkan keberhasilan mereformasi bank tersebut, Menkeu yang baru diharapkan dapat meneruskan agenda reformasi yang telah dirintis mantan Menkeu Sri Mulyani, termasuk menjaga kerjasama antar otoritas fiskal dan moneter semakin baik untuk pembangunan ekonomi ke depan," katanya.

Dia mengatakan, Menkeu Agus Martowardojo juga sangat memahami sektor riil, sehingga dalam kebijakannya nanti, lebih banyak mengakomodir keinginan sektor tersebut.

"Memang diakui, latar belakang hubungan Menkeu dengan kalangan politisi kurang baik, tapi saya yakin Agus Martowardojo adalah orang yang profesional, dan segala kebijakannya diyakini atas dasar pertimbangan profesional juga untuk kepentingan bangsa dengan alasan ekonomi.

Sehingga masalah politis bisa dikesampingkan atau diredam guna kemajuan pembangunan ekonomi nasional negara ini.

(D008/S026)

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010