Bawaslu lakukan patroli pengawasan pilkada cegah kecurangan

Bawaslu lakukan patroli pengawasan pilkada cegah kecurangan

Dokumentasi - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan (kanan). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama/pri.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengatakan lembaganya akan melakukan Patroli Pengawasan Pilkada 2020 selama masa tenang, yaitu pada Minggu hingga Selasa (6-8 Desember 2020), untuk mencegah terjadinya kecurangan jelang pemungutan suara.

"Peluncuran Patroli Pengawasan Pilkada ini dalam rangka memantapkan pengawasan dalam menghadapi masa tenang. Diharapkan patroli ini bisa menutup celah dari peserta Pilkada, tim kampanye melakukan kecurangan," kata Abhan dalam konferensi pers peluncuran Patroli Pengawasan Pilkada secara daring, Sabtu.

Dia mengatakan masa tenang seharusnya menjadi ajang untuk kontemplasi bagi pasangan calon terkait apa yang sudah dilakukan di masa kampanye.

Selain itu, menurut dia, masa tenang seharusnya juga dijadikan bagi pemilih untuk berkontemplasi setelah mendengarkan visi-misi para kandidat untuk menentukan pilihannya pada 9 Desember.

"Namun berdasarkan pengalaman, ada potensi pelanggaran di masa tenang seperti politik uang, kampanye di luar jadwal karena di masa tenang tidak diperbolehkan ada kegiatan apapun dalam bentuk kampanye," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu larang petahana politisasi program pemerintah masa tenang

Abhan menjelaskan di daerah yang terdapat calon petahana, yang bersangkutan aktif sebagai kepala daerah ketika masa tenang karena itu jajaran Bawaslu di daerah harus benar-benar mengawasi.

Menurut dia, jajaran di Bawaslu harus benar-benar mengawasi petahana yang sudah aktif sebagai kepala daerah agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

Dia menjelaskan dalam pengawasan berikutnya adalah persoalan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang menjadi persoalan klasik maka tentu jauh hari harus dikoordinasikan dengan lembaga lain.

"Kalau KPU konsisten, penertiban APK merupakan tanggung jawab lembaga tersebut berkoordinasi dengan Pemerintah daerah, Polri, dan Bawaslu untuk menertibkan. Kalau KPU tidak mau menertibkan APK maka rekomendasikan adanya pelanggaran administrasi, jangan semua ditimpakan kepada kita (Bawaslu) karena sebagian APK diproduksi KPU," katanya.

Abhan meminta jajaran Bawaslu di daerah yang melaksanakan Pilkada, selain melakukan pengawasan, juga harus memastikan distribusi logistik untuk pilkada tepat waktu, jenis, dan jumlah.

Baca juga: Bawaslu: Pelanggaran protokol kesehatan berada di peringkat teratas

Dia berpesan kepada jajaran Bawaslu di daerah, pertama, melakukan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan tetap berpegang pada prinsip kerja profesional.

"Kedua, melakukan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran pemilihan dan memperhatikan kode etik penyelenggara pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan pemilihan," ujarnya.

Ketiga menurut dia, melakukan koordinasi secara berjenjang jika terdapat permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, dan keempat perhatikan dan jaga kesehatan serta menerapkan protokol kesehatan COVID-19 pada setiap pelaksanaan tugas.

Dalam konferensi tersebut dihadiri para anggota Bawaslu RI dan seluruh jajaran Bawaslu di daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020.

Baca juga: Bawaslu: 112 dugaan tindak pidana pilkada masuk tahap penyidikan

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Adik Gubernur NTB tidak terbukti langgar Pilkada Sumbawa

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar