Desakan itu disampaikan sejumlah LSM yang tergabung dalam gerakan masyarakat pendukung legislasi ketenagakerjaan yang pro perlindungan dan HAM, yakni Migrant Care, Jala PRT, Komite Aksi Jaminan Sosial, KSBSI dan SBMI dalam jumpa pers di ruang wartawan DPR Jakarta, Selasa.
Menurut salah satu aktivis LSM itu Anis Hidayah, segenap perwakilan masyarakat sipil akan mengawasi secara intensif kinerja DPR, baik secara perorangan anggota DPR maupun kelembagaan, dalam menjalankan tugas legislasinya di bidang ketenagakerjaan.
Sejumlah RUU tentang ketenagakerjaan yang telah menjadi prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2010 adalah RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), RUU revisi UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI serta RUU tentang perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PPRT).
Hingga saat ini yang memasuki satu semester 2010, belum ada perkembangan apapun dari DPR untuk membahas RUU-RUU tersebut dan selanjutnya mensahkannya menjadi undang-undang.
"Kami mendesak kepada fraksi-fraksi DPR untuk tidak melakukan politiking yang menjegal dan menghambat pembahasan RUU-RUU yang telah masuk dalam Prolegnas 2010 tersebut," ujarnya.
Aktivis lainnya, Lita Anggraini menambahkan, pihaknya selaku perwakilan masyarakat sipil akan terus melakukan mobilisasi masyarakat melakukan aksi-aksi ekstra parlementer apabila berbagai tuntutan mereka tidak segera dipenuhi DPR.
"Selain itu, hal tersebut juga akan memperburuk citra legislatif di mata rakyat," ujarnya.
(T.D011/B013/P003)
Pewarta: Luki Satrio
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
