Koordinator wilayah ( Korwil) Partai Golkar Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua dan Papua Barat, Aartje Lopies, di Ambon, Sabtu, membenarkan, Aburizal telah menyetujui untuk membuka Rakernis 81 DPD di kabupaten/ kota tersebar di lima provinsi tersebut.
"Ketua Umum telah menyetujui untuk membuka Rakernis yang jadwal awalnya diselenggarakan di Ambon pada 27 Mei, tapi ditangguhkan dengan berbagai pertimbangan teknis," ujarnya.
Penangguhan tersebut terkait pelaksanaan Pilkada di NTT dijadwalkan pada 3 Juni 2010 dan pelantikan DPD di Papua.
"Jadi berdasarkan konsultasi dengan Ketua Umum, maka diputuskan Rakernis dengan tujuan memantapkan kinerjan 81 DPD di tingkat kabupaten/ kota itu ditangguhkan hingga pertengahan Juni 2010," kata Lopies.
Pertimbangan lainnya adalah menyesuaikan kedatangan perutusan dari 81 kabupaten/ kota dari lima provinsi itu dengan jadwal pelayaran kapal PT.Pelni maupun penerbangan ke Kota Ambon.
"Pasti persiapan Rakernis telah dimatangkan dengan panitia lokal, termasuk dambaan Aburizal Bakrie untuk menyaksikan kembali monumen Perdamaian Dunia yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Ambon pada 25 November 2009," ujar Aartje.
Aburizal, kata dia, merasa bangga dan memiliki tangggung jawab moril karena saat memangku jabatan Menko Kesra ternyata rekomendasinya disetujui Kepala Negara untuk perayaan Hari Perdamaian Dunia dilaksanakan di Ambon.
"Sail Banda yang rangkaian kegiatannya dijadwalkan pada Juni - Agustus 2010 sebenarnya juga merupakan hasil rekomendasi Aburizal Bakrie saat masih menjadi anggota Kabinet Indonesia Bersatu jilid I sehingga menginginkan menyaksikannya kembali, menyusul saat membuka Musda VIII DPD Partai Golkar Maluku di Ambon pada 2 Desember 2009," kata Aartje.
Disinggung pengesahan DPD Partai Golkar Maluku hasil Musda VIII, dia menjelaskan, Ketua Umum akan melantik mengawali pembukaaan Rakernis agar sah sebagai perutusan.
"Pastiya pengurus hasil keputusan tim formatur yang diketuai Etty Sahuburua yang terpilih memimpin DPD Partai Golkar Maluku periode 2009 - 2014 akan dirampingkan karena personilnya 200-an orang sehingga hampir sama dengan formasi DPP. DPD tingkat provinsi itu idealnya kurang dari 100 personil," ujar Aartje Lopies. (L005/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
