Proyek terbengkalai itu yakni, peningkatan ruas jalan Simpang Haru-Indarung senilai Rp35 miliar, dua jembatan evakuasi tsunami dari empat yang direncanakan dengan dana Rp4 miliar dan pembangunan rumah susun sewa (rusnawa) senilai Rp24 miliar, kata Gubernur Sumbar, Marlis Rahman di Padang, Senin.
Menurut dia, dalam tiga proyek tersebut Pemprov adalah pihak penyedia dana dan melakukan pembangunan sedangkan pembebasan lahan adalah kewenangan pemerintah kota Padang.
Ia menjelaskan, proyek peningkatan jalan Simpang Haru-Indarung hingga kini belum juga rampung karena Pemko Padang lamban membebaskan lahannya.
Kelambanan pembebasan lahan juga berdampak pada pembangunan empat jembatan evakuasi tsunami yang direncanakan sejak 2006 dan hingga kini baru dua yang telah selesai dibangun yakni yang menghubungkan daerah Pulau Air ke Seberang Palinggam dan dari daerah Pamancuangan ke Seberang Padang.
Begitu pula pembangunan jalan utama Alai ke jalan Padang By Pass yang merupakan jalur evakuasi tsunami seharusnya sudah dirampungkan Pemprov Sumbar, tapi juga terbengkalai karena Pemko Padang tak kunjung tuntas membebaskan lahannya.
Selain itu, pembangunan jalur dua jalan Padang By Pass dari Simpang Lubuk Begalung ke Duku yang direncanakan dikerjakan tahun 2010 juga dikhawatirkan tertunda pelaksanaannya, karena beberapa bangunan yang berdiri di atas lahannya badan jalan tersebut belum dibebaskan Pemko Padang, tambahnya.
Marlis mengharapkan Pemko Padang bisa menyelesaikan pembebasan tanah sehingga proyek-proyek infrastuktur yang terbengekalai tersebut dapat segera dirampungkan. (H014/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
