DPR: Vaksin gratis bentuk pemerintah hadir untuk rakyat

DPR: Vaksin gratis bentuk pemerintah hadir untuk rakyat

Anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen menyampaikan paparan saat mengikuti diskusi empat pilar MPR di komplek Parlemen, Jakarta, Senin (25/11/2019). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc/aa.

Jakarta (ANTARA) - Keputusan pemerintah memberikan vaksin secara gratis kepada rakyat mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk sejumlah kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menilainya sebagai bentuk kehadiran pemerintah yang berupaya keras melindungi rakyatnya.

"Langkah pemerintah menggratiskan vaksin untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali adalah bentuk kehadiran dan tekad negara dalam melindungi rakyatnya. Sebagaimana kita tahu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," kata Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen, dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu.

Menurut Gus Nabil, sapaan akrabnya, pekerjaan selanjutnya yang juga penting adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman.

Baca juga: BPKN apresiasi pemerintah gratiskan vaksin COVID-19

Ia berharap isu vaksin tidak membuat gaduh karena selama ini banyak informasi dari sumber tidak jelas yang meresahkan masyarakat.

"Kementerian Kesehatan harus terus melakukan perbaikan komunikasi publiknya sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat," jelasnya.

Sedangkan Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan pemerintah sudah menjamin ketersediaan vaksin sehingga pengadaan vaksin diharapkan bisa berjalan lancar.

Rahmad mengajak pemerintah dan masyarakat bersama-sama menangkal informasi hoaks terkait vaksin.

"Ini artinya pemerintah hadir. Pemerintah sudah tepat menyiapkan dan memberikan vaksin," kata Rahmad.

Terkait keamanan vaksin, epidemiolog Universitas Gadjah Mada Riris Andono Ahmad mengatakan bahwa vaksin yang beredar sudah pasti melalui beberapa tahap penelitian dengan aturan yang sangat ketat sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan vaksin Covid-19 yang akan diberikan pemerintah.

Baca juga: Pemerintah sediakan anggaran pengadaan vaksin Rp73 triliun

"Penelitian klinis dengan standar internasional adalah penelitian yang paling ketat regulasinya. Untuk memastikan bahwa tingkat keamanan dan kemanjuran yang dihasilkan benar-benar valid," kata Riris.

Pemerintah ingin memastikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan seluruh masyarakat dari pandemi COVID-19 dengan memastikan ketersediaan vaksin gratis.

Untuk memenuhi imunitas komunal atau herd immunity melalui jalur vaksin, kurang lebih sebanyak 181 juta rakyat harus memperoleh vaksin Covid-19.

"Dari 269 juta rakyat Indonesia, kalau kita ingin mengejar herd immunity usia di atas 18 tahun, ada 188 juta orang. Dari 188 juta ini kalau kita keluarkan yang memiliki komorbid berat, yang pernah terkena COVID-19 positif, dan ibu-ibu hamil yang masuk kategori eksklusi, maka jumlah yang menjadi target vaksinasi adalah 181 juta rakyat," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Bamsoet nilai vaksin COVID-19 gratis wujud tanggung jawab negara

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Gubernur Papua harap perubahan UU Otsus secara komprehensif

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar